Moeldoko Sebut Bencana di Lombok dan Papua Masih Jadi Urusan Pemerintah Daerah

Moeldoko mengatakan, bencana tersebut sepenuhnya menjadi urusan pemerintah daerah.

Namun, pemerintah pusat tidak tinggal diam dan selalu mengikuti perkembangan untuk membantu seluruh daerah terdampak bencana. 

Dia menilai, pemerintah daerah diberi otoritas tinggi untuk mengelola daerahnya masing-masing.

"Karena ini statusnya masih dalam lingkup daerah. Kalau mau dituntut, tuntutlah pemerintah daerah, bukan ke pemerintah pusat," ujar Moeldoko di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin (25/3/2019).

Moeldoko meminta masyarakat memahami bahwa sepanjang belum ada penentuan status bencana, pemerintah daerah harus memiliki peran yang tinggi. Termasuk bencana alam di Sentani, Papua.

Kendati demikian, menurut Moeldoko, Presiden Jokowi selalu mengikuti bencana yang terjadi di daerah, termasuk hal-hal apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak.

"Seperti di Lombok, walaupun statusnya bukan bencana nasional, pemerintah menggelontorkan Rp 5,5 triliun untuk rehabilitasi rumah penduduk yang rusak," kata Moeldoko.

Ia menjelaskan, ketika para gubernur di daerah terdampak bencana dipanggil ke Istana Negara bersama para menteri terkait, dan BNPB, Jokowi dengan tegas meminta pemerintah daerah berperan sepenuhnya untuk mengelola masalah daerah masing-masing.

"Pemerintah pusat akan memberikan dukungan atas hal-hal yang menjadi batas kemampuan daerah," ujarnya.