Wagub Jabar Usulkan Pemindahan Kantor Pemerintahan ke Tegalluar

Uu beralasan, pemindahan itu diperlukan agar kantor pemerintahan lebih terpusat di satu kawasan. 

"Itu sudah dibahas karena di sini kan macet. Kemudian kan (kantor) pemerintah di sini acak-acakan (terpisah). Maka mungkin salah satu solusinya memindahkan pemerintahan ke wilayah Tegalluar dan itu menurut kami dibutuhkan untuk koordinasi bersama dinas dengan satu kawasan," tutur Uu usai jadi pembicara dalam acara Forum Konsultasi Publik Pembukaan Rangkaian Musrenbang RKPD 2020 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung,  Kamis (21/2/2019).

Secara teknis, kata Uu, kondisi kantor dinas yang menyebar mengakibatkan koordinasi terhambat.

"Terasa sama saya di saat saya butuh dinas minimal nunggu 20 menit itu yang dekat. Sementara tamu menunggu, kebijakan dibutuhkan oleh masyarakat," kata dia.

Meski masih dalam tahap pembahasan, Uu berharap wacana itu bisa terealisasi di masa kepemimpinannya bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Itu kan masih dalam pembahasan. Ya mudah-mudahan dalam kepemimpinan kami sudah dipindahkan. Sementara fungsi gedung ini bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Sudah dikomunikasikan tapi masih nonformal," paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Taufik Budi Santoso menuturkan, rencana pemindahkan kantor pemerintahan masih dalam tahap kajian dan identifikasi lokasi. Namun, kata Taufik, penentuan lokasi tak bisa serampangan, sebab pemindahan kantor pemerintahan telah diatur Undang-Undang.

"Ya kan memang ada Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan Jabar. Di situ ada aturannya bahwa pusat pemerintahan atau induk kota/provinsi harus seperti apa. Jadi secara lokasi yang diharapkan oleh kita adalah dia dalam satu kawasan. Jadi tidak terpencar seperti sekarang," tuturnya.

Sentralisasi kantor pemerintahan juga dimaksudkan agar publik mudah mengakses layanan.

"Itu tujuan utamanya, supaya lebih efisien efektif dalam pemanfaatanya. Jadi tiga hal itu saja," ucapnya.

Wacana di kawasan Tegalluar, kata Taufi, masih tahap wacana. Selain Tegalluar, Kota Baru Walini juga dibidik jadi lokasi alternatif lainnya.

"Lokasinya yang jelas tidak di daerah bencana, kemudian tidak memanfaatkan kawasan lindung, tidak di lahan yang salah. Tegalluar salah satu yang dikaji," ujarnya.