Musisi Pamekasan Unjuk Rasa di Gedung DPRD Tolak RUU Permusikan

Meskipun RUU tersebut sudah dihentikan pembahasannya di parlemen, RUU tersebut tetap dianggap sebagai ancaman terhadap masa depan musik dan kebebasan berekspresi.

Koordinator aksi Indra X mengatakan, RUU musik dinilai akan mengekang dan membatasi para musisi dalam berkarya. Bahkan, kata Indra, RUU tersebut memarginalkan musisi independen dan berpihak kepada kepentingan industri besar.

"Marginalisasi musisi itu bentuknya berupa sertifikasi. Jika ada musisi yang tidak bersertifikat, maka akan banyak kendala yang akan dihadapi mereka," ujar Indra di lokasi.

Indra mengatakan, selain marginalisasi, RUU tersebut dinilai mengandung sikap pemaksaan kehendak kepada musisi untuk ikut uji kompetensi.

Indra menyampaikan, di banyak negara maju, uji kompetensi banyak dilakukan. Namun sifatnya bukan pemaksaan.

Indra mengatakan, yang paling banyak mendapat sorotan musisi di Pamekasan yaitu banyaknya pasal karet di dalam RUU tersebut. Bahkan, ada tumpang tindih perundang-undangan seperti UU Hak Cipta, UU Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan UU ITE.

Selain tumpang tindik, Indra mengatakan ada juga yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. Seperti UU Pemajuan Kebudayaan dan UUD 1945 Pasal 28 yang menjelaskan tentang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

"Kami catat semuanya ada 19 pasal karet di dalam RUU itu. Makanya, kami mengajak DPRD Pamekasan dalam aksi ini untuk bersama-sama menolak RUU Permusikan," ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketu Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengatakan, akan memperjuangkan dan menyampaikan langsung aspirasi para musisi asal Pamekasan.

Apalagi, ada anggota Komisi X DPR RI yang berasal dari Madura.

Sahur mengatakan, secara kelembagaan, DPRD Pamekasan sepakat dengan penolakan yang dilakukan oleh para musisi Pamekasan.

"Kami siap bersama-sama dengan musisi Pamekasan menolak seluruh isi RUU Permusikan," ungkap Sahur.