Bupati Madiun Gembleng Kepala Dinas: Dikarantina Marinir, Datangkan Mahfud MD, hingga Emha Ainun Nadjib

Menurut Kaji Mbing, birokrasi Pancasila menjadi jawaban atas berbagai permasalahan kepemerintahan. 

Puluhan kepala organisasi perangkat daerah atau para kepala dinas diwajibkan mengikuti karantina dan pelatihan militer di Markas Marinir TNI AL, kemudian mendengarkan ceramah khusus dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD hingga mendapatkan siraman rohani dari Emha Ainun Nadjib.

Kaji Mbing berkesempatan untuk menjelaskan mengenai pelatihan ke kepala OPD kepada Kompas.com, Minggu (9/12/2018). Pelatihan tersebut dimulai sejak November 2018. 

"Birokrasi pancasila, adalah jawaban atas berbagai permasalahan yang ada. Dari sisi apapun bisa, dari sisi birokrasi, dari religi bisa, semuanya masuk," katanya.  

Kaji Mbing prihatin di era milenial saat ini banyak yang menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang jadul. Kondisi itu berdampak pada hilangnya karakter dan identitas diri sebagai bangsa Indonesia.

"Apalagi sekarang musimnya orang banyak ngomong, pintar ngomong tetapi tidak ada hasilnya," ungkap Kaji Mbing.

Sebulan lalu, puluhan kepala dinas di lingkup Pemkab Madiun dikirim ke markas Marinir TNI AL Surabaya. Mereka mengikuti pelatihan militer selama seminggu agar jiwa korsa, integritas dan kedisiplinan bertumbuh.

"Dengan pelatihan itu diharapkan muncul karakter kebersamaan seluruh kepala OPD," kata Kaji Mbing.

Kemudian, Kaji Mbing mendatangkan Emha Ainun Nadjib untuk menggembleng mental dan rohani para kepala organisasi perangkat daerah.

Harapannya, seluruh kepala OPD siap mental dan rohaninya menjalankan visi misinya berupa menjadikan Kabupaten Madiun, aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak.

Terakhir, seluruh kepala OPD diajak ke Yogyakarta untuk mendengarkan ceramah Mahfud MD. Seluruh kepala dinasnya digembleng ideologinya untuk menjadikan Pancasila sebagai identitas diri.

Apresiasi

Mahfud MD pun mengapresiasi upaya Pemkab Madiun untuk membangun birokrasi Pancasila dalam cuitan di twitternya.

Baginya, Birokrasi Pancasila harus menjadikan para birokrat harus berwatak Pancasilais, melayani bukan menguasai, santun bukan arogan, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila bukan hanya secara hukum tetapi juga secara moral dan etik.

"Menurut saya bagus, Pemkab Madiun berani tegas menyebut ingin membangun "Birokrasi Pancasila". Idenya, birokrasi harus berwatak Pancasilais, melayani bukan menguasai, santun bukan arogan, melaksanakan nilai-nilai Pancasila bukan hanya secara hukum tetapi juga secara moral dan etik. Bravo," isi cuitan Mahfud MD dalam twitternya, Sabtu (1/12/2018).