Pukat UGM: Pelaporan Ahmad Basarah soal Dugaan Penghinaan Soeharto Tidak Tepat

Hal itu disampaikan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril, usai menghadiri acara konferensi hukum nasional, yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Kamis (6/12/2018).

“Menurut saya itu tidak perlu, karena apa yang disampaikan Ahmad Basarah, itu bagian menyampaikan pendapat,” kata Oce kepada Kompas.com, Kamis.

Menurut Oce, pendapat Ahmad Basarah tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, banyak hasil penelitian yang dilakukan akademisi yang menyatakan bahwa presiden yang tidak memiliki komitmen anti-korupsi itu Soeharto.

“Termasuk penelitian saya yang berkesimpulan demikian. Dan saya bukan satu-satunya peneliti yang mengatakan demikian, banyak penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya,” tegasnya.

Oce menyarankan, jika memang tidak setuju dengan pernyataan Ahmad Basarah, semestinya dibantah dengan argumen. Namun, argumen tersebut harus memiliki landasan dan disertai data.

“Saya khawatir kalau pendapat itu kemudian dikriminalkan, ada berapa banyak peneliti seperti saya ini yang kemudian akan bernasib serupa,” tambahnya.

Oce menambahkan, dari hasil penelitiannya selama lima tahun, dari rezim orde lama, orde baru, dan reformasi, dapat disimpulkan bahwa rezim orde baru lah yang paling korup.

“Ada banyak indikator yang bisa dilihat, salah satunya adalah sistem kekuasaan Soeharto, dibangun dengan cara korupsi. Banyak keputusan yang dikeluarkan rezim orde baru, yang justru menguntungkan keluarga dan kroni- kroninya,” terangnya.

Seperti diberitakan, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah dilaporkan ke Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2018) malam.

Pelapor diketahui atas nama Anhar. Basarah dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghinaan dan penyebaran berita bohong (hoaks). Basarah dianggap menghina mantan Presiden Soeharto dengan sebutan guru korupsi.