Kasatpol PP Surabaya Klaim Penertiban PKL di Gembong sudah Kesepakatan Bersama

SURABAYA, KOMPAS.com - Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto memastikan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kapasari atau Gembong, Surabaya, Senin (12/11/2018), sudah melalui sosialisasi sebelumnya dan mendapat persetujuan bersama.

Irvan juga memastikan bahwa pada awal bulan November sudah ada pertemuan dan pengundian nomor stan.

"Jadi, mereka (PKL) itu sudah kami data sejak tahun 2017 dan kemudian kami sosialisasikan. Karena sudah waktunya relokasi, maka kami melakukan penertiban," kata Irvan, Rabu (14/11/2018).

Dari pendataan itu, diketahui ada 118 pedagang dan mereka sudah sepakat untuk berjualan atau masuk ke sentra PKL yang disediakan pemkot di Gembong Asih.

Menurut Irvan, para PKL tersebut juga sudah membuat pernyataan untuk tidak lagi berjualan di tepi Jalan Kapasari, yang selama ini biasa mereka gunakan.

Namun, nyatanya, masih ada pedagang yang berjualan di tempat terlarang itu, sehingga pihaknya punya kewajiban untuk melakukan penertiban.

"Jika ini dibiarkan, tentu akan menimbulkan kecemburuan atau ketidakadilan. Jadi, ini demi rasa keadilan," tutur dia.

Irvan menambahkan, di sentra PKL Gembong Asih itu terdapat 200 stan. Rinciannya, 160 stan di antaranya sudah ditempati, sehingga saat ini ada sebanyak 40 stan yang masih kosong atau belum ditempati.

Oleh karena itu, Irvan mengajak kepada para PKL itu untuk berpindah ke sentra yang telah disediakan Pemkot Surabaya.

Sebelumnya, pada Senin lalu (12/11/2018), penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya terhadap PKL di Jalan Kapasari ricuh lantaran PKL menolak ditertibkan karena menilai penertiban terkesan arogan.

Bahkan, truk Satpol PP sempat disandera oleh pedagang yang marah dengan penertiban tersebut.