DPT Pemilu di Jombang Bertambah 11.552 Orang

Jumlah tersebut merupakan hasil rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPT-HP) 2 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, Senin (12/11/2018) lalu.

Anggota KPU Jombang Abdul Wadud Burhan Abadi mengungkapkan, berdasarkan hasil perbaikan DPT tahap 2, Pemilu 2019 di Kabupaten Jombang akan diikuti oleh 1.001.581 orang pemilih.

Rinciannya, pemilih perempuan sebanyak 501.375 orang dan pemilih laki-laki 500.206 orang. "Persentase pemilih perempuan lebih besar dibanding pemilih laki-laki," kata Burhan, Rabu (14/11/2018).

Jumlah pemilih dalam DPT hasil perbaikan tahap 2 lebih tinggi dibanding DPT hasil perbaikan sebelumnya. Dalam DPT hasil perbaikan tahap pertama, jumlah warga yang masuk dalam DPT Pemilu 2019, sebanyak 990.029 orang.

Burhan menjelaskan, kenaikan jumlah pemilih sebanyak 11.552 tersebut berdasarkan hasil pemutakhiran yang dilakukan KPU Jombang sebelum menggelar rapat pleno penetapan DPT Pemilu 2019, Senin lalu.

Untuk pemutakhiran data pemilih, KPU Jombang melakukan verifikasi faktual untuk mencermati dan memvalidasi masukan data-data yang diterima. Data yang dicermati dan divalidasi, antara lain hasil pencermatan yang dilakukan KPU – Bawaslu RI tentang potensi data ganda.

Pencocokan dan validasi data juga dilakukan KPU Jombang terhadap data dari Dirjen Kemendagri. Berdasarkan masukan Kemendagri, terdapat potensi pemilih dari DP4 yang belum masuk DPT-HP sebanyak 80 ribu orang.

Dikatakan Burhan, posko gerakan melindungi hak pilih (GMHP) yang dibuka pada 1 sampai dengan 28 Oktober 2018, serta posko pelayanan dari aplikasi berbasis smartphone yang disediakan KPU, turut mempengaruhi jumlah pemilih yang masuk dalam DPT hasil perbaikan tahap 2.

"Kami melakukan validasi dan mencocokkan data-data yang masuk. Kami lakukan verifikasi sampai ke rumah warga," katanya.

Anggota Bawaslu Jombang, David Budianto mengatakan, sebagai bentuk pengawasan sekaligus menemukan titik yang sama terkait data pemilih, Bawaslu juga melakukan pemutakhiran DPT. Namun, jelasnya, Bawaslu memiliki cara tersendiri.

Mengantisipasi adanya warga yang belum masuk DPT hasil perbaikan tahap 2, Bawaslu meminta masyarakat mengadukannya kepada Bawaslu Jombang.

"Kami buka posko pengaduan bagi yang belum masuk DPT. Nantinya, kami akan memberikan rekomendasi kepada KPU," kata David.