5 Fakta Video Pramuka Teriak "2019 Ganti Presiden", Protes Gus Ipul hingga Tanggapan Risma

KOMPAS.com - Akhir-akhir ini, masyarakat dihebohkan dengan sebuah video berdurasi 1 menit yang menggambarkan ratusan anggota Pramuka meneriakkan kata-kata " 2019 Ganti Presiden".

Di bagian akhir video, terdengar sejumlah orang di dalam video mengajak anggota Pramuka untuk meneriakkan takbir. Sejumlah orang tersebut terlihat tidak mengenakan seragam Pramuka.

Sejumlah tokoh dari kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 pun melontarkan protes.

Berikut sejumlah fakta yang terungkap dalam kasus tersebut.

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan, video tersebut mengeksploitasi gerakan Pramuka untuk dijadikan objek politik.

"Kami sudah meminta kwartir nasional Pramuka untuk menelusuri dan melacak di mana video tersebut diambil," katanya, Senin (15/10/2018) di kantor Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur di Surabaya.

Menggiring gerakan Pramuka pada gerakan politik menurutnya tidak tepat, karena melanggar marwah Pramuka yang sejak awal diamanatkan undang-undang sebagai gerakan yang membentuk karakter manusia.

Gus Ipul pun yakin kejadian tersebut tidak terjadi di wilayah Jawa Timur.

Dia memastikan, video tersebut tidak diambil dari kelompok Pramuka di Jawa Timur. "Jika berasal dari Jawa Timur, pasti sudah membekukan gugus depan Pramuka tersebut," ucapnya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, berharap siswa berseragam Pramuka dalam video tersebut bukan warga Surabaya.

Dirinya tidak ingin generasi muda di Surabaya dipengaruhi pikirannya dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat kampanye menjelang Pilpres 2019.

"Saya mau anak-anak Surabaya konsentrasi terhadap masa depannya. Saya minta tidak ada satu pun pihak yang mengajak mereka turun di politik praktis," jelas Risma, Selasa (16/10/2018).

Risma menganggap tindakan melibatkan anak-anak dalam praktik politik adalah tidak pantas.

"Saya ingin anak-anak Surabaya bisa sejajar dengan anak-anak di dunia. Persaingan jauh lebih besar, apalagi tahun 2020 sudah memasuki globalisasi ekonomi," imbuh Risma.

Saifullah Yusuf alias Gus Ipul telah mengirimkan surat resmi kepada Kwarnas Pramuka di Jakarta terkait video viral tersebut. 

"Kami meminta Kwarnas Pramuka mengambil tindakan tegas. Karena ini menyangkut anak-anak dan seragam Pramuka," kata Wakil Gubernur Jawa Timur ini, Rabu (17/10/2018).

"Ada pelanggaran etika dalam video tersebut, di mana sekelompok anak-anak yang mengenakan seragam Pramuka digiring ke wilayah politik praktis dengan meneriakkan kata-kata "2019 Ganti Presiden"," kata Gus Ipul.

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tersebut juga menegaskan, organisasi Pramuka adalah organisasi pembentuk karakter bangsa yang berdiri di atas semua golongan.

"Saya khawatir ada anggapan bahwa gerakan Pramuka sekarang diperbolehkan masuk dalam politik praktis dan terlibat dukung mendukung," jelasnya.

Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Budi Waseso, memastikan orang-orang berseragam Pramuka yang meneriakkan kata-kata "2019 Ganti Presiden" dalam sebuah video yang viral, bukan anggota Pramuka.

Budi Waseso atau sering disapa Buwas, mengatakan, seragam yang dikenakan orang-orang dalam video tersebut hanya menyerupai seragam Pramuka.

"Dari hasil pendalaman saya dengan tim, dari Kwarnas dan Kwarda wilayah, kami berkesimpulan bahwa ternyata mereka memang bukan Pramuka," kata Buwas, saat konferensi pers di Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, meminta polisi menyelidiki teriakan #2019GantiPresiden oleh sejumlah anak berseragam Pramuka.

Ia mengatakan, pihak yang memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan politik bisa dipidana sehingga polisi berhak menyelidikinya.

"Kita harus tahu siapa orangnya karena ini menyangkut pidana, bukan hanya sekadar kampanye melibatkan anak, tapi sudah jelas bahwa yang bersangkutan telah melanggar aturan pemilu dimana seharusnya kampanye tak boleh libatkan anak," kata Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

"Saya kira pihak terkait entah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau polisi dapat telusuri siapa pihak yang sengaja melakukan upaya intimidasi kepada anak-anak yang memang belum punya hak pilih," lanjut dia.

Sumber: KOMPAS.com (Rakhmat Nur Hakim, Devina Halim, Achmad Faizal, Ghinan Salman)