5 Fakta Terbaru Gempa Lombok, Wabah Malaria hingga Golkar Pecat Kadernya

KOMPAS.com - Setidaknya 137 pengungsi di Lombok terjangkit malaria, petugas kesehatan segera melakukan tes darah dan membagikan kelambu berinsektisida.

Selain itu, anggota TNI mendaki Gunung Rinjani untuk memastikan kondisi jalur pendakian pasca gempa. Meski aman, pendakian ke Gunung Rinjani masih tertutup. 

Berikut fakta terbaru terkait kondisi bencana gempa di Lombok, NTB.

Berdasar keterangan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Rachman Sahnan Putra, hingga Minggu (16/9/2018), sudah tercatat 137 warga yang dinyatakan positif malaria.

137 warga tersebut tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lombok Barat, Batu Layar, dan Lingsar.

Menurut Rachman, data tersebut akan terus diperbarui dari laporan tim yang ada di lapangan saat melakukan tes darah atau Mes Blood Service.

“Kita juga meminta bantuan tenaga dari puskesamas lain seperti Puskesmas Kuripan, mengingat harus 750 orang warga di wilayah Batu Layar yang harus menjalani tes darah atau MBS, itu harus terpenuhi karena ada yang positif di wilayah tersebut,” kata Rismayadi, Kepala Puskesmas Meninting, Rismayadi, kepada Kompas.com, Minggu.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, upaya pencegahan penyebaran Malaria sudah dilakukan.

Namun, Nila mengakui, pasca gempa, daerah bencana di Lombok sangat ideal untuk berkembangnya malaria.

"Jadi memang betul malaria di Lombok itu masih endemis. Ada yang sudah eliminasi, kemudian ada beberapa kabupaten endemik sedang, ada yang agak tinggi," katanya kepada wartawan di Kuta, Bali, dikutip dari Antara, Selasa (18/9/2018).

Pemerintah telah melakukan antisipasi dengan memberikan kelambu nyamuk untuk menghindari gigitan, memasok obat-obatan malaria, dan juga memasok zat pembunuh jentik nyamuk larvasida.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, NTB, mengirim surat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar segera mencairkan dana bantuan perbaikan rumah.

"Jika bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa bumi bisa dicairkan, kami dapat segera membangun rumah sesuai konsep pemerintah yakni rumah indah sederhana aman (RISA) bagi para korban gempa," kata HM Kemal Islam, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram.

Dikutip dari Antara hari Selasa (18/9/2018), Kemal menjelaskan, pengiriman surat tersebut sudah sesuai prosedur yang diterapkan pemerintah.

"Meskipun, sejauh ini belum ada informasi dan tindak lanjut terhadap surat yang kita layangkan itu," katanya.

Berdasar data Disperkim, ada 122 kepala keluarga dari 1.600 kepala keluarga, sudah memiliki dana di rekening mereka. Namun, dana tersebut belum bisa dicairkan.

6 anggota TNI dan satu petugas Taman Nasional Gunung Rinjani, pada Senin (17/9/2018), melakukan pengecekan jalur pendakian di Gunung Rinjani.

Pengecekan tersebut dilakukan pascagempa bumi yang terjadi pada akhir Juli dan awal Agustus lalu.

Komandan Sektor III Wilayah Lombok Timur, Kolonel Mar Aziz, didampingi anggota Babinsa 1615-10/Sembalun, Serda Sahlan dan empat anggota Yonzipur 10 Kostrad, serta satu petugas TNGR, mendapati kondisi jalur pendakian masih bagus, termasuk kondisi bangunan Pos Cek Poin.

Namun, para pendaki masih belum diizinkan untuk mendaki karena hingga saat ini gempa susulan masih sering terjadi.

Muhir, kader partainya yang tertangkap tangan terkait korupsi dana rehabilitasi gempa Lombok, resmi dipecat Partai Golkar.

Surat pemberhentian bernomor KEP-18/GOLKAR/MTR/IX/2018 diteken pada Senin (17/9/2018) kemarin.

Dalam salinan surat yang diterima Kompas.com, surat pemberhentian itu diteken oleh Ketua DPD Golkar Kota Mataram Mohan Roliskana dan Sekretaris DPD Kota Mataram Usman TS.

Sebelum pemecatan, pimpinan DPD Golkar Mataram telah menggelar rapat tanggal 16 September 2018. Muhir dipecat dari kepengurusan hingga keanggotaan partai.

"Memberhentikan saudara H Muhir, S.Kep sebagai kader/anggota Partai Golkar Kota Mataram," demikian tertulis dalam surat tersebut.

Sumber: KOMPAS.com (Fitri Rachmawati/ Ihsanuddin), ANTARA