Tanpa Basa-basi, Din Syamsuddin Bersedia Jadi Cawapres bagi Jokowi

Sebelumnya, nama Din masuk dalam bursa cawapres bagi Jokowi.

"Saya mendengar nama saya disebut-sebut, baik oleh kelompok tertentu maupun partai politik. Pada hemat saya, tentu saya menyikapinya dengan penuh rasa syukur. Manusiawi kalau saya tersanjung karena mendapat kehormatan dan penghormatan," kata Din saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018).

Din merasa memiliki banyak pengalaman dalam memimpin lembaga dan organisasi tingkat nasional.

Diantaranya adalah memimpin Muhammadiyah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat ke-14.

Selain itu, Din juga pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sekarang menjadi Dewan Pertimbangan di lembaga tersebut.

Pada tahun 1999, Din menjadi wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan MPR-RI.

Menurut Din, pengalamannya tersebut bisa menjadi modal untuk menjadi calon wapres.

"Kalau ditanya apakah saya siap sedia, saya selalu jawab saya kebetulan pernah diberi amanat memimpin organisasi besar Muhammadiyah yang gerakannya berskala nasional dan internasional dan kegiatan dalam berbagai bidang seperti negara itu sendiri. Memimpin MUI, sekarang Dewan Pertimbangan MUI. Memimpin organisasi tokoh - beragama baik nasional Asia maupun dunia," ungkapnya.

"Sehingga modal ini saya rasakan dapat dimanfaatkan jika mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, saya tidak mau berbasa-basi waduh pura-pura nggak mau gitu. Namun, kan selalu saya katakan, saya tahu diri," tambah Din.

Namun demikian, Din tidak mempermasalahkan jika nanti bukan dirinya yang dipilih menjadi calon wakil presiden untuk Presiden Jokowi.

Apalagi, dirinya bukan bagian dari partai politik yang menentukan capres-cawapres.

"Saya bukan orang partai politik lagi walau dulu petinggi partai politik. Nah, oleh karena itu, saya tahu yang bisa menjalankan itu adalah partai politik atau gabungan partai-partai politik," katanya.

Hanya, Din meminta kepada semua pihak untuk tidak memberikan jabatan kepada yang bukan ahlinya.

"Jangan serahkan jabatan besar apalagi kepala negara dan wakil kepala negara ini kepada yang bukan ahlinya karena itu akan membawa pada kehancuran," katanya.