Ridwan Kamil Sebut Debat Pilgub Jabar Seperti Debat Pilwalkot Bandung

Deddy Mizwar, calon gubernur nomor urut 4 sempat bertanya masalah banjir serta janji pembangunan lima jalan layang.

Sementara Ahmad Syaikhu mempertanyakan kebijakan Ridwan Kamil yang tak membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menyikapi kritikan itu, Ridwan merasa proses debat Pilkada Jabar serasa debat Pilkada Kota Bandung.

"Ya debat kemarin menceritakan bahwa ternyata orang begitu cinta dan rindu kepada Kota Bandung. Semua yang ditanya Kota Bandung. Jadi seolah seperti debat Pilwalkot," ujar Emil, sapaan akrabnya, Selasa (15/5/2018).

Emil tak mempersoalkan kritikan tersebut. Hanya saja, debat Pilkada Jabar seharusnya membahas gagasan yang lebih besar serta solusi baru untuk mengatasinya.

"Bukan mempermasalahkan masa lalu sampai teknis, bahkan mesin parkir ditanyain. Pak Deddy Mizwar nyebut saya ngarang-ngarang tidak ada visi lingkungan. Padahal ada di visi misi nomor tiga karena gak dibaca," tuturnya.

"Jadi saya kritisi, sebaiknya hindari hal-hal yang sifatnya blunder atau tidak produktif. Karena semuanya ada," tambah Emil.

Emil menilai, kritikan yang dilontarkan calon lain tak menggunakan data valid. Seperti masalah banjir Bandung.

Dia menyebut, banjir Bandung disebabkan kerusakan Kawasan Bandung Utara (KBU) yang sangat masif.

"Kritikannya gak valid. Beda kalau dikritik misal masalah banjir wali kotanya Ridwan Kamil gak bekerja, itu masuk akal. Tapi kita kan sudah kerja, gorong-gorong sudah digedein," tuturnya.

"Tapi kalau masih belum selesai juga problemnya kecepatan kerusakan di Bandung Utara yang seharusnya jadi tugas gubernur itu melebihi kekuatan engenering yang kita persiapkan," papar Emil.

Menurut dia, banjir merupakan masalah lintas daerah yang seharusnya diselesaikan di tingkat provinsi.

Salah satu solusinya, sambung Emil, mengejar Peraturan Presiden soal cekungan Bandung agar lahir sinergitas program lintas wilayah melalui pemerintahan regional.

"Kritikan saya terbesar adalah, itu Perpres cekungan Bandung harusnya dikejar oleh provinsi. Sampai sekarang gak turun-turun," ungkapnya.

Kalau Perpres tentang cekungan Bandung ada, sambung Emil, maka akan ada pemerintahan regional di Bandung Raya. Merekalah yang mengkoordinasikan masalah banjir, macet, dan ekonomi.

"Solusinya itu. Kalau enggak, berdebat puluhan tahun saling menyalahakan, gak beres. Itu lah pentingnya kepemimpinan baru yang paham dan saya datang dari bawah, hapal masalah teknis, naik ke level koordonatif sehingga insya Allah banyak kemudahan," jelasnya.