Cerita Pengungsian Warga Terdampak Pembangunan Jalan Tol di Kendal

Puluhan warga dari beberapa desa di Kendal tersebut sudah tidak memiliki tempat tinggal lantaran rumah mereka sudah dieksekusi dan rata dengan tanah. Sementara di lain pihak, mereka enggan menerima uang ganti rugi karena dianggap tidak sesuai. 

Uang ganti rugi dianggap tidak sesuai, tidak cuma masalah harga semata. Para warga di pengungsian ini juga mempertanyakan pengukuran tanah yang tidak sesuai dengan surat tanah yang mereka miliki.

Bagaimanakah kehidupan mereka selama mengungsi di kantor wakil rakyat tersebut? Inilah cerita beberapa warga yang mengungsi kepada Kompas.com. 

Suwarti (60), warga Nolokerto Kaliwungu Kendal, mengatakan bahwa dirinya bersama beberapa pengungsi perempuan lain, bertugas memasak. Itupun kalau ada bahan yang akan dimasak. Jika tidak ada, dirinya lebih banyak tiduran di karpet plastik bersama yang lain.

“Rezeki Allah yang mengatur. Sering kami mendapat bantuan dari warga yang kasihan sama kami,” kata Suwarti.

Suwarti, mengaku dirinya bersama keponakan sudah sejak Jumat (27/4/2018) mengungsi di DPRD Kendal. Sebab ia tidak punya rumah, setelah tempat tinggalnya dieksekusi paksa dengan menggunakan alat berat.

Selama berada di kantor DPRD, kalau malam bersama warga lain dia tidur di emperan gedung dewan dan kadang di mushala.  “Barang-barang saya dititipkan di rumah saudara dan tetangga,” ujarnya.

Suwarti, tidak mau memgambil uang ganti yang dititipkan di Penhadilan Negri Kendal karena harganya tidak sesuai dengan yang diinginkannya.

Kasipan, warga lain yang juga mengungsi di DPRD Kendal , menambahkan akan menginap di komplek perkantoran DPRD sampai ada kejelasan kenaikan uang ganti.

Menurut dia, uang ganti yang kini dititipkan di Pengadilan Negeri Kendal sangat rendah dan tidak cukup untuk beli rumah dengan luas tanahnya sama seperti semula.

“Kalau malam kami, para lelaki tidur di tempat parkir mobil dewan. Kalau ibu-ibu dan anak-anak, di emperan gedung dan ada juga yang di mushala,” ujarnya.

Warga Sumbersari, Ngampel, itu mengaku kalau tanah dan rumahnya dieksekusi menggunakan alat berat pada Senin (23/4/2018). 

Mendukung Pembangunan Tol, Asal...

Salah satu koordinator warga yang menginap di gedung DPRD Kendal adalah Suparjo. Dia mengaku pihaknya sebenarnya mendukung pembangunan jalan tol Semarang-Batang. Tapi pembangunan itu jangan merugikan masyarakat.

“Harga tanah dan bangunan yang ditentukan oleh tim appraisal jauh dari angka yang pantas. Tidak cuma itu, ukurannya juga tidak seseuai dengan surat tanah tanah yang dimiliki warga,” kata Parjo.

Parjo, menambahkan warga akan terus mengungsi di halaman gedung DPRD Kendal, sampai ada keputusan dari Jakarta.

“Hari ini, perwakilan warga dan pimpinan DPRD Kendal bersama para ketua Fraksi, sudah di Jakarta menghadap DPR RI, membicarakan kasus yang menimpa kami,” jelasnya.

Sebelumnya, Selasa (1/5) kemarin Ketua kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) MPR RI, Bambang Sadono mendatangi warga terdampak jalan tol Semarang- Batang yang mengungsi di halaman DPRD Kendal.

Bambang pada kesempatan itu menyempatkan diri berdialog dengan beberapa warga yang rumah dan tanahnya telah digusur tersebut. Anggota DPD dari Jawa Tengah itu menyayangkan ekseskusi tanah dan rumah milik warga yang kena dampak pembangunan jalan tol Semarang-Batang.

“Masalah ini, seharusnya bisa diselesaikan dengan dialog antara masyarakat yang tanah dan rumahnya terkena dampak pembangunan tol, dengan pemerintah,” ujarnya.

Menurut Bambang Sadono, eksekusi tanah dan rumah milik warga yang terkena dampak tol dengan menggunakan alat berat, telah masuk ke media televisi, cetak dan online. Dirinya merasa teriris hatinya dan terenyuh.

“Saya tadi juga sudah melihat langsung lokasi eksekusi. Semua memang sudah rata dengan tanah,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak Jumat (27/4/2018) kemarin puluhan warga yang tanah dan rumahnya terkena dampak pembaangunan tol Semarang-Batang, dieksekusi paksa. Akibatnya, mereka tidak punya lagi tempat tinggal.