Tingkat Keterpilihan Sudirman-Ida 10 Persen, Ini Saran Lembaga Survei

Di sisa waktu pencoblosan pada 27 Juni 2018, tim pemenangan harus bekerja ekstra untuk mengejar petahana.

"Sudirman masih belum dikenal, karena dia posisinya sebagai pendatang baru, meski dia lahir di Jawa Tengah," ujar Direktur LSKP Research dan Consulting, Sunarto Ciptoharjono, seusai konferensi pers hasil survei Pilkada Jateng di Semarang, Selasa (24/4/2018).

Namun, bukan berarti peluang mengejar ketertinggalan dari sang rival tertutup.

Tim pemenangan Sudirman-Ida masih bisa mengambil dukungan suara dari pemilih yang masih ragu-ragu apakah memilih Ganjar-Yasin atau Sudirman-Ida dan mencuri suara dari pasangan petahana.

Berdasarkan hasil survei, tingkat keterpilihan Ganjar-Yasin mencapai 50,3 persen, Sudirman-Ida sebanyak 10,5 persen. Sementara yang belum menentukan pilihan sebanyak 39,2 persen.

Sunarto menuturkan, tim pemenangan Ida harus lebih mengkonsolidasikan kekuatan di lingkup partai koalisi.

Hal itu karena hasil survei menunjukkan mayoritas kader partai masih memilih pasangan Ganjar-Yasin.

Ia mencontohkan, Gerindra dan PKS yang resmi mengusung pasangan nomor dua, suara di tingkat kader masih terbelah. Hanya PKB dan PAN yang pemilihnya solid mendukung Sudirman-Ida, meski sebagiannya memilih Ganjar-Yasin.

Suharto juga menyebut kemungkinan efek dari adanya Debat Kandidat Pilgub Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Menurut dia, elektabilitas Sudirman tidak akan mudah terkerek dari hasil debat.

Namun melalui debat publik tingkat keterkenalan Sudirman-Ida akan meningkat.

"Kalau debat kandidat itu tidak menentukan naik turunnya elektabilitas. Kasus di Indonesia tidak bisa, di debat kandidat hanya menyumbang dari segi kognitif, atau baru diprogram, tidak langsung berpengaruh pada elektabilitas," ujarnya.

Terlepas dari itu, Sudirman-Ida, sambung dia, bisa menyalip jika pasangan petahana mengalami tsunami politik di kemudian hari.

Tsunami itu misalnya melakukan blunder politik, atau kejadian luar biasa yang berefek langsung di tingkat elektoral. Kejadian luar biasa bisa berupa kasus moralitas, narkotika atau bahkan kasus korupsi.

"Kalau tidak ada tsunami politik akan sangat susah," pungkasnya.