Belasan Paslon Kada Sultra Tak Hadiri Pembekalan Antikorupsi, Wakil Ketua KPK Kecewa

KENDARI, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengaku kecewa karena sejumlah pasangan calon kepala daerah di Sulawesi Tenggara tidak menghadiri deklarasi pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN.

Acara itu digelar oleh KPU bekerja sama dengan KPK di kantor gubernur setempat, Kamis (19/4/2018).

Deretan kursi yang telah disiapkan panitia terlihat kosong. Padahal, acara penting itu dihadiri langsung oleh Laode Syarif.

Dari 14 pasangan calon (paslon) kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada serentak di Sultra tahun 2018, terlihat hanya 12 kandidat yang hadir dan mendeklarasikan diri untuk mewujudkan pilkada damai dan berintegritas.

Untuk paslon gubernur/wakil gubernur Sultra, hanya duet Ali Mazi-Lukman Abunawas yang tampil lengkap.

Sementara paslon nomor urut 3 hanya diwakili calon wakil gubernurnya, Rusda Mahmud. Paslon nomor urut 2 Asrun-Hugua memilih absen.

Sebagaimana diketahui, Asrun telah ditahan KPK karena terlibat kasus suap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra yang tak lain anaknya sendiri.

Sementara untuk Kabupaten Konawe, dua peserta terlihat tak hadir, yaitu paslon bupati nomor urut 4, Kery S Konggoasa, dan paslon bupati dari PDI-P, Litanto.

Untuk Kabupaten Kolaka, dari dua kontestan pilkada, hanya duet Ahmad Sjafei-Jayadin yang mengikuti kegiatan KPK.

Yang paling parah peserta pilkada asal Kota Baubau. Dari 10 kursi kandidat kepala daerah yang disiapkan, hanya paslon nomor urut 3, Masra Manarfa, satu-satunya kandidat yang mengikuti pembekalan antikorupsi KPK itu.

Selain mengaku sangat kecewa, Laode Syarif bahkan membandingkan keseriusan para calon kepala daerah di Sultra dengan daerah lain yang juga menggelar pilkada serentak. 

Laode Syarif mengambil contoh di Provinsi Sulawesi Selatan. Semua paslon hadir, baik itu kandidat gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, maupun bupati/wakil bupati.

"Sulawesi Utara semua hadir, Jawa Barat juga semua hadir. Saya kurang tahu persis kenapa Sultra, mungkin karena komisionernya dari Sultra, jadi mungkin kurang diperhatikan," ungkap Laode dalam keterangan pers, Kamis sore.

Lanjutnya, KPU Sultra juga telah menginformasikan kegiatan ini kepada tim paslon sehingga dirinya agak kaget dengan absennya belasan paslon itu.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Sultra Hidayatullah menyampaikan permintaan maaf. Dia mengaku sejak jauh hari sudah mengimbau para paslon agar tak keluar daerah menyusul kedatangan tim KPK ke Sultra.

“Tanggal 19 April dan 6 Mei sudah diimbau tidak keluar daerah karena ada dua agenda penting. Kegiatan KPK dan debat paslon. Atas nama KPU Sultra, saya mohon maaf tidak bisa maksimal menghadirkan paslon di acara pembekalan antikorupsi,” ungkap Hidayatullah.

Hingga kini, belum ada konfirmasi dari tim paslon atas ketidakhadiran mereka di KPU Sultra maupun KPU kabupaten/kota.

"Kita minta untuk hadir di sini, ndak ada yang memberikan konfirmasi, Hugua katanya di Jakarta,” ujarnya singkat.

Meski banyak paslon yang absen dalam agenda penting tersebut, tetapi kegiatan tetap berlangsung.

Selain pimpinan KPK, hadir juga Inspektur Jenderal Kementerian dalam Negeri Sri Wahyuningsih dan Plt Gubernur Sultra Teguh Setyabudi.