AHY Sebut Keluhan Buruh di Karawang Logis

Hal tersebut disampaikan putera sulung Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara Sahabat Buruh Ngariung Sareng AHY di Telaga Resto Karawang Internasional Industrial City (KIIC), Karawang, Jumat (16/3/2018).

"Tadi yang kita dengarkan itu sangat logis, dan harapan itu harus kita dengar," kata AHY.

Meskipun bukan pengambil kebijakan, AHY mengaku mempunyai kewajiban moral untuk menyuarakannya kepada DPR RI, khususnya kepada dewan dari Partai Demokrat.

"Kita suarakan untuk bisa menghadirkan kebijakan yang lebih pro buruh, yang lebih pro pada kesejahteraan buruh," tuturnya.

AHY mengatakan, Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu menawarkan solusi reformasi pajak. Salah satunya, melonggarkan pajak kepada perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan dan investasi yang sebesar-besarnya.

Menurutnya, hal tersebut mendorong perusahaan meningkatkan ekspor secara signifikan dan semakin menggerakkan operasional produksi tanpa dibebankan pajak yang mencekik.

"Jika perusahaan bisa lebih baik, dampaknya bisa meningkatkan upah buruh disertai peningkatan ekonomi buruh, meningkatkan daya beli buruh, dan menafkahi keluarganya. Termasuk cukup untuk hidup layak dan memenuhi kebutuhan penunjang lainnya," tandasnya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Karawang Ferri Nuzarli  menyampaikan soal Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang yang tertinggi di Indonesia.

Ia yang juga anggota Dewan Pengupahan Nasional sempat mendapat sorotan mengenai hal tersebut. "Tidak ada perusahaan yang bangkrut hanya gara-gara UMK tertinggi di Indonesia," tuturnya.

Seharusnya, kata Ferri, bukan UMK Karawang yang mesti diturunkan dari Bekasi dan DKI, melainkan upah DKI dan Bekasi yang harus ditinggikan.

Ferri menyebut, upah Karawang yang tinggi itu sempat menjadi alasan Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia (Apindo) meminta penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Karawang menggunakan ketetapan tahun lalu.