Mendagri: Politik Uang Harus Dilawan karena Itu Racun Demokrasi

Pelantikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri itu menyusul berakhirnya masa jabatan pelaksana tugas (Plt) gubernur Sultra HM Saleh Lasata pada 18 Februari 2018.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menegaskan agar penjabat gubernur Sultra lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda), khususnya dengan Kapolda, Danrem dan kepala BIN Sultra.

Tugas yang paling penting dan mendesak adalah menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang.

"Tetap jalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Saya yakin pilkada tahun ini aromanya pilcaleg dan pilpres, dan saya yakin di bawah kendali keamanan bapak kapolda dengan di-back up Forkompimda semuanya, pilkada di Sultra akan berjalan dengan lancar dan sukses," kata Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga menekankan kepada penjabat gubernur dan seluruh kepala daerah se-Sultra mendukung penuh kegiatan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu agar pilkada berjalan sukses.

"Saya minta pj gubernur juga meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melakukan sosialisasi pentingnya hak pilih," ucapnya.

Tak lupa dalam kesempatan itu, Tjahjo juga meminta kepada masyarakat Sultra agar melawan politik uang dalam setiap momen pilkada karena hal itu bisa merusak tatanan demokrasi.

"Harus dilawan money politics karena itu adalah racun demokrasi yang akan merusak nilai luhur demokrasi. Saya titip masyarakat harus lawan politik uang," tegas Tjahjo.

Lanjut Tjahjo, pilkada itu bertujuan untuk memilih pemimpin yang amanah dan mampu membawa daerah ke arah yang lebih baik.

"Pemimpin itu harus adu gagasan dan konsep. Tunjukkan gagasan dan konsepmu kepada rakyat, hindari kampanye yang bersifat fitnah, SARA,” tegas Tjahjo.

Tak lupa, mantan anggota DPR RI ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh duet gubernur dan wakil gubernur Sultra, Nur Alam-Saleh Lasata dalam membangun hubungan tata kelola yang baik dengan pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui tahun 2018 ini merupakan tahun politik. Ada 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota di Indonesia yang menggelar pilkada serentak, termasuk di Sultra.