Biaya Untuk Jadi Kepala Daerah Lebih dari Rp 350 Miliar

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang, Ahmad Rofiq mengatakan, uang sebesar itu hanya untuk membayar saksi, membeli kaus, atribut calon, dan lain sebagainya.

Padahal gaji gubernur perbulannya, hanya sekitar Rp 15 juta. Bahkan jika dikalkulasikan, hasilnya sangat merugikan. Sebab, gaji gubernur kalau dihitung selama 5 tahun, tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Rofiq pun khawatir, besarnya biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah akan berimbas setelah ia terpilih. Salah satunya, tindakan melawan hukum. 

“Meskipun tidak semua kepala daerah korupsi, tapi banyak kepala daerah yang tertangkap KPK karena korupsi,” ujarnya.

Apalagi, banyak warga yang masih berpikir memilih calon yang memberinya uang banyak. Itu berarti bisa menambah pengeluaran calon.

“Ini dikarenakan banyak masyarakat kita yang bekerja sebagai buruh. Mereka akan meninggalkan pekerjaan bila datang ke TPS, sehingga tidak gajian,” jelasnya.

Rofiq berharap, budaya bagi-bagi uang tidak dilakukan tim sukses calon kepala daerah.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kendal, Ubaidillah menegaskan, pihaknya tidak akan bertindak setengah-setengah menangani dugaan politik uang yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah. Ia pu berharap pilkada Jateng bebas dari politik uang.