"Kami Ingin Pak Wiranto Kembali Jadi Ketua Umum untuk Selamatkan Partai Hanura"

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Nusa Tenggara Timur (NTT), Jimmi Sianto mengatakan, ia bersama teman pengurus daerah Hanura menginginkan Wiranto untuk kembali menjadi ketua umum Partai Hanura.

"Dalam waktu dekat, kami sebagian besar pengurus DPD Hanura akan bertemu Pak Wiranto untuk jadi ketua umum, guna menyelamatkan Partai Hanura," kata Jimmi bersama pengurus DPD dan DPC, dalam jumpa pers dengan sejumlah wartawan, Senin (15/1/2017) malam.

Menurut Jimmi, ia bersama pengurus DPD NTT dan DPC dari sejumlah kabupaten dan kota telah membahas dan membuat rekomendasi untuk memilih Wiranto kembali menjadi ketua umum Hanura.

"Karena memang Pak Wiranto layak dan tepat untuk memimpin kembali partai ini, sehingga tidak menimbulkan kekisruhan," ujarnya.

Jimmi mengaku, pihaknya membuat mosi tidak percaya terhadap Oesman Sapta Odang (OSO), karena sikap tidak konsistennya dalam proses penyaringan dalam pilkada.

"Kita punya peraturan organisasi tapi praktiknya lain, sering suka ambil keputisan sendiri. Hari ini kita sudah bersepakat bersama dan menyerahkan surat keputusan, tapi besok bersepakat dengan pihak lain kemudian mencabut SK. Ini tentu menimbulkan kekisruhan," tegasnya.

Akibat sikap OSO yang tidak konsisten, Hanura tidak bisa mencalonkan bupati dan wakil bupati di tiga kabupaten di NTT, yakni Kabupaten Kupang, Sikka dan Ende.

Padahal, lanjut Jimmi, di tiga kabupaten itu, Hanura memiliki kursi di DPRD, yakni Kabupaten Sikka 4 kursi, Kupang 4 kursi dan Ende tiga kursi.

Jimmi juga mengatakan, puncak kekisruhan antara OSO dan Sekjen Hanura Syarifudin Sudding adalah saat pengusungan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di sejumlah daerah di Indonesia.

"Padahal kami semua sudah komitmen untuk buat terbaik di Pileg 2019. Namun Pak OSO tidak menjalankan tugas dengan hati nurani. Bahkan, kami semua di DPD-DPD merasa tertekan dengan kepemimpinan Pak OSO," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Oesman Sapta Odang diberhentikan dari posisi sebagai ketua umum Partai Hanura.

Dia dianggap melakukan pelanggaran terhadap anggaran rumah tangga partai dan prinsip-prinsip nilai perjuangan partai tersebut.

Keputusan itu diambil setelah sejumlah pengurus Partai Hanura mengadakan rapat di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Pemberhentian Oesman dari jabatannya atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya.