Warga Tolak Pembangunan Bandara, Sultan Minta AP Lakukan Pendekatan

"Ya dilakukan pendekatan saja," ujar Sultan di sela peresmian Jembatan Sembada-Handayani, di perbatasan Sleman- Gunungkidul, Rabu (10/1/2017).

Jika tetap menolak, Sultan berharap masyarakat belajar dari pengalaman pembangunan Fly Over Jombor, Sleman. Saat itu, sejumlah warga menolak pembebasan lahan untuk pelebaran jalan.

Setelah fly over dioperasikan, sebagian dari pemilik lahan meminta pemda DIY untuk membayar. Karena sudah tidak memiliki anggaran maka hal itu tidak bisa dilakukan. 

Saat itu, masyarakat meminta pembayaran lahan sebesar Rp 10 juta per meter. Sedangkan pemda hanya memiliki anggaran Rp 4,5 juta per meter.

"Kalau dia tetap bertahan, pembangunan tetap berjalan, apa tidak bising kalau ada pesawat, apa tidak polusi. Nanti kalau tidak tahan nanti mau menjual kepada siapa," ulasnya.

Harga yang ditawarkan Angkasa Pura terhadap masyarakat di Kulon Progo, menurut Sultan, cukup baik.

"Saya khawatir mereka yang bertahan itu jadi zero (tidak laku) dia mau jual kepada siapa, orang tidak ada yang mau beli. Satu-satunya kepada Angkasa Pura, toh harganya bagus," ucapnya.

Seperti diketahui, Paguyuban Warga Penolak Penggusuran-Kulon Progo (PWPP-KP) menolak menjual tanahnya untuk pembangunan bandara.

Senin (8/1/2018), Angkasa Pura I beserta gabungan aparat Kepolisian, Satpol PP, tentara, merobohkan sejumlah bangunan dan pohon lahan yang akan digunakan bandara. Dalam eksekusi ini, aksi saling dorong antara masyarakat dan aparat tidak terhindarkan. 

Rencananya di lahan tersebut akan dibangun Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Namun puluhan warga menolak ganti rugi yang ditawarkan.