Gubernur Aceh Tetapkan UMP 2018 Rp 2,7 Juta

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin mengatakan, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 tersebut ditandatangani Gubernur Irwandi pada 7 November 2017.

Mulyadi menjelaskan bahwa besaran gaji Rp 2,7 juta per bulan tersebut merupakan upah bulanan terendah dengan hitungan waktu kerja 40 jam per minggu.

"Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 5 Pergub tersebut, dan UMP tersebut berlaku bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun," jelas Mulyadi Nurdin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/11/2017).

Dengan ditetapkannya angka UMP tersebut, para pengusaha di Aceh yang mempekerjakan karyawan tidak boleh membayar upah di bawah angka Rp 2,7 juta. Bagi mereka yang melanggar ketentuan, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan. 

"Bagi buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan," ucapnya.

Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh pekerja/buruh dan karyawan baik di perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan segala usaha sosial lain. Untuk pengawasannya akan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Mulyadi Nurdin menyebutkan bahwa Gubernur Aceh meminta pengusaha dan perusahaan di Aceh mematuhi peraturan dan menerapkan UMP baru terhitung mulai tanggal 1 januari 2018.