Digugat Setya Novanto soal Pencegahan ke Luar Negeri, Dirjen Imigrasi Sebut Sudah Konsekuensi

Menurut dia, gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tentang pencegahan ke luar negeri itu merupakan konsekuensi dari kebijakan yang telah diambilnya.

"Sudah menjadi konsekwensi dari proses penegakan hukum bahwa ada hal - hal yang bisa dihadapi ketika ada praperadilan, gugatan PTUN, itu konsekuensi," katanya usai memberikan pengarahan di Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Selasa (31/10/2017).

Ronny menyebutkan, pencegahan ke luar negeri terhadap seseorang adalah sebuah kewenangan yang hanya dimiliki oleh Dirjen Imigrasi. Namun inisiatif untuk mengeluarkan keputusan itu berasal dari pihak luar.

Dalam kasus Setya Novanto, sebut dia, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menginginkan Ketua Umum Partai Golkar itu tidak bepergian ke luar negeri karena sedang menjadi saksi kasus korupsi KTP Elektronik. Pihaknya hanya  melaksanakan undang - undang atas perintah.

Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa menolak permohonan pencegahan selama permohonan itu disampaikan dengan sah dan sesuai prosedur. "Kalau itu sah. Prosedurnya jelas, kita melakukan pencegahan. Nanti kita buktikan di PTUN apa betul sudah sesuai prosedur, proporsional dan profesional," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya sudah menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan Setya Novanto di PTUN Jakarta. "Harus mempersiapkan. Kalau tidak, kita kan dipanggil oleh PTUN. Kita sudah menyiapkan tim," jelasnya.

Sebelumnya, Setya Novanto mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dia menggugat keputusan Dirjen Imigrasi atas pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri.

Setya meminta PTUN Jakarta menyatakan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0656, tanggal 2 Oktober 2017, perihal Pencegahan ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI atas nama Setya Novanto yang diterbitkan Dirjen Imigrasi Kemenkumham setelah ada permintaan dari KPK beberapa waktu lalu.