3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Kedaulatan Pangan Belum Maksimal

Agenda tersebut digelar untuk menampung seluruh masukan sekaligus mengkritisi capaian tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Isu kedaulatan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai komponen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menyebut, ada empat poin catatan yang harus dilakukan Jokowi-JK di sisa dua tahun pemerintahannya.

Pembenahan yang mesti dilakukan meliputi kesejahteraan petani, data yang akurat, harmonisasi kebijakan, dan kelembagaan terkait tata kelola pangan, dan terakhir adalah keamanan pangan.

"Karena saat ini Indonesia masih dalam kondisi keamanan pangan yang belum menggembirakan. Jangan sampai rakyat dibebankan dengan mengelola kesehatan akibat mutu pangan yang rendah," ucap Dwi.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto Danusubroto mengatakan, pangan merupakan tulang punggung dari ketahanan bangsa. Sebab itu, membangun ketahanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak.

"Mencapai ketahanan pangan itu ada ilmunya. Ini yang harus kita kembangkan. Nggak bisa tanpa data-data yang tidak akurat, tidak benar, atau asbun (asal bunyi)," ucap Sidarto.

Sidarto menambahkan, forum ini adalah kehendak pemerintah untuk dikritik secara konstruktif sebagai masukan bahan perbaikan dan pembangunan.

"Hari ini saatnya buka-bukaan. Kita sampaikan apa adanya. Kalau kita bicara dengan data yang benar dan akurat, Presiden mau mendengar," kata Sidarto.

Sambungnya, saat ini pemerintahan Jokowi-JK sedang berperang melawan mafia-mafia di berbagai sektor, salah satunya mafia pangan.

"Kita minta kalau ada yang main (mafia) di bidang pangan, tolong hentikan," sebutnya.

Senada dengan Sidarto, Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali menuturkan, ketahanan pangan merupakan salah satu dari tiga hal yang menentukan kemajuan bangsa.

Dirinya berharap, rembuk tersebut bisa merumuskan rekomendasi dan program strategis operasional yang harus dilakukan di sisa dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.

"Sehingga negara hadir dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus meningkatkan produksi pertanian Indonesia," pungkas Firdaus.