Lebih dari 4 Juta Warga Jawa Barat Hidup dalam Garis Kemiskinan

Namun, penurunan ini tidak signifikan yaitu dari 8,77 persen menjadi 8,71 persen atau hanya mengalami penurunan 0,006 persen dari target 1 persen setiap tahun. Artinya, masih ada sekitar 4 juta lebih warga Jawa Barat yang hidup dalam garis kemiskinan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta kabupaten/kota, dinas, serta lembaga terkait terus fokus terhadap masalah kemiskinan ini. Untuk itu, rapat koordinasi penting terus dilakukan di setiap BKPP Wilayah.

Terutama pendekatan program untuk mengurangi angka kemiskinan, yaitu melalui perlindungan sosial kepada keluarga miskin, meningkatkan mutu pelayanan dasar, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pendekatan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya anggaran yang pasti serta kevalidan data warga miskin.

Untuk itu, Demiz meminta kepada dinas dan leading sector terkait agar menghindari copy paste anggaran serta terus meng-update data kemiskinan dalam bentuk sistem data terintegrasi.

"Saya harap baik dinas terkait atau leading sector selalu koordinasi, sehingga betul-betul ada kebersamaan, kejelasan target dalam pelaksanaanya sehingga tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan juga tepat anggaran," ucapnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (13/10/2017).

"Kalau bisa hindari copy paste (anggaran) ya. Nah, supaya tidak copy paste, Jawa Barat mencoba membangun sebuah basis data dalam Bangusapemda (Pembangunan Analisa Potensi Daerah). Sekaligus di dalamnya ada data yang valid tiap kabupaten, tiap desa bahkan by name by address. Jadi bisa dievaluasi di sana," tambahnya.

Dengan adanya data yang valid dan update, akan diketahui apa saja program penanggulangan kemiskinan yang telah diterima keluarga miskin.

Minimal, setiap keluarga miskin menerima empat program bantuan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Sejahtera atau Rastra.

Validitas dan keterbaruan sistem data ini akan bisa menentukan ketepatan program dan lokasi sasaran, sehingga anggaran yang dikucurkan bisa akuntable dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Saya lihat kemarin di satu desa saja ada yang mendapat empat atau bahkan lima program. Tapi satu keluarga tidak dapat sama sekali. Adil ga kira-kira?" ucapnya. 

Demiz meminta saat keluarga miskin tersentuh program sosial tersebut langsung diperbaharui sehingga mudah dievaluasi. Apakah setelah diberi bantuan masih miskin atau sudah beranjak tidak miskin. Hal ini akan memudahkan evaluasi dan pengambilan strategi berikutnya. 

"Saya ga main-main soal kemiskinan ini. Karena sebagai pemimpin ini berat pertanggungjawabannya," lanjutnya.

Penguatan kelembagaan dan sistem data integrasi adalah modal upaya dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu, sistem data real time dan sistem data terpadu perlu diterapkan untuk menjamin akuntabiltas penyerapan dan ketepatan sasaran anggaran.

"Perlu komitmen bersama, sinergitas kita bersama. Ga tumpang-tindih dan ada data yang selalu di-update sehingga betul-betul tepat sasaran. Keluarga mana, lokasinya dimana, sehingga anggaran pun dapat dipertanggungjawabkan. Itulah pentingnya sinergi," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKPP Wilayah II Purwakarta Muhammad Toha menjelaskan, angka kemiskinan di wilayah kerjanya masih 25% dari jumlah keluarga yang ada di Jawa Barat.

"Wilayah II ini masih menyumbangkan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Antara lain bisa dilihat dari angka rumah tangga berpendapatan rendah, yaitu 25 persen dari jumlah keluarga yang ada di Jabar dan angka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai)," kata Toha dalam rakor tersebut.

Angka Rumah Tangga berpendapatan Rendah mayoritas masih ada di Kabupaten Karawang mencapai 161.000 rumah tangga. Sementara Kabupaten Subang 125.000, Kabupaten Bekasi 92.000, Kota Bekasi 62.000, dan Kabupaten Purwakarta 48.000.

Sementara penerima Rastra di Kabupaten Karawang masih yang tertinggi pada tahun ini, yaitu sebanyak 142.317 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kabupaten Subang 112.891 KPM, Kabupaten Bekasi 96.601 KPM, Kota Bekasi 68.258 KPM, dan Kabupaten Purwakarta 46.582 KPM. Sehingga jumlah total KPM mencapai 469.644 atau 18,66% dari total penerima KPM dan BPNT sebesar 2,5 juta rumah tangga.

"Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Baik berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan unggulan," tukas Toha.

Salah satu inovasi yang telah dilakukan yaitu oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui program Jaminan Purwakarta Istimewa.

Program yang dikenal dengan istilah Jampi ini adalah program pelayanan kesehatan bagi masyarakat Purwakarta yang sebelumnya belum pernah mendapat layanan kesehatan dari Pemerintah.