Sopir Angkutan Konvensional di Pekalongan Demo, Jalur Pantura Macet

Dengan membawa spanduk tuntutan, para pendemo menuntut pelarangan angkutan berbasis online seperti Grab, Go-Jek, dan sejenisnya. Mereka menyebut, sejak angkutan penumpang berbasis online itu beroperasi penghasilan mereka menurun drastis.

"Pendapatan berkurang, kami lapar, anak kami dan keluarga kami terkena dampaknya," kata Slamet (45) seorang penarik becak.

Ratusan kendaraan yang mereka bawa berjalan pelahan menyusuri jalur pantura hingga ke kantor walikota. Akibatnya, kemacetan tak bisa dihindarkan lataran banyaknya kendaraan yang melakukan longmarch. Guna menghindari kemacetan yang lebih parah, polisi mengalihkan arus dari arah Jakarta menuju Semarang ke jalur dalam kota.

Martoyo, Ketua Organda Pekalongan mengaku aksi ini digelar sebagai respons dari para pelaku usaha angkutan konvensional terhadap semakin maraknya ojek dan taksi berbasis online. Semenjak ojek dan taksi berbasis online beroperasi penghasilan para tukang ojek pengemudi becak maupun angkot turun drastis, bahkan untuk membayar setoran saja sering tidak cukup.

"Menurun sangat tajam penghasilannya, kami ibarat sandal jepit sudah lama dipakai terus dilupakan, dibiarkan begitu saja. Makanya kami menuntut pembubaran angkutan online," kata Martoyo.

Perwakilan pendemo akhirnya ditemui Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsih untuk diajak dialog. Sri mengaku sudah berkoordinasi dengan PLT Walikota Saelany Mahfudz terkait tuntutan pelarangan ojek online.

"PLT Walikota setuju untuk penutupan kantor ojek online karena belum berizin operasionalnya. Dan dasar hukumnya belum jelas, kita minta waktu sampai sore untuk tim agar secara teknis bisa menindaklanjuti untuk aksi untuk penutupannya. Kita minta percayakan pada pemerintah tidak usah berbondong-bondong ke sana (kantor ojek online) untuk menjaga kondusifitas," ujar Sri.

Dia mengatakan, Pemkot Pekalongan berkonsultasi ke kementerian perhubungan serta akan mengundang operator ojek online yang kini berada di Jakarta.