Mendagri: Kalau Sunda Wiwitan Masuk di E-KTP, Saya Melanggar UU

"Masalahnya Undang-undang mengatakan kolom agama harus dicantumkan oleh agama yang sah sesuai undang-undang. Kepercayaan itu tidak masuk undang-undang," kata Tjahjo saat ditemui seusai focus group discution (FGD) Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital di Hotel Holiday Inn, Pasteur, Kota Bandung, Selasa (22/8/2017).

Hal itu disampaikan Tjahjo terkait permintaan masyarakat Baduy untuk memasukkan agama "Selam Sunda Wiwitan" yang dianut warga Baduy dicantumkan pada kolom e-KTP.

Meski demikian, Tjahjo memastikan seluruh warga negara Indonesia berhak memiliki e-KTP.  "KTP itu napas. Mau untuk apa pun pakai KTP. Di kolom blankonya ditulis, tapi Jangan minta harus dimasukan dalam kolom agama. Kalau dimasukan saya yang salah karena melanggar undang-undang," ucapnya.

Tjahjo meyatakan, jika ingin Sunda Wiwitan masuk kolom agama dalam e-KTP, maka hal tersebut harus terlebih dahulu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Iya kita masih nunggu MK. Karena (keputusan) MK) final dan mengikat, maka seluruh keputusan larinya ke MK, jangan statement sendiri," ucap dia. 

"Kalau saya menyantumkan kelompok sunda wiwitan (dalam kolom agama e-KTP), saya melanggar undang-undang. Gubernur juga enggak berani. Tapi kalau MK setuju, boleh. Karena kepercayaan itu bukan agama," tambah dia.