Kredit Ultra Mikro, Mimpi Baru Para Nelayan Buruh

Salah seorang nelayan buruh di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC), Sudarto (42) mengungkapkan, dalam seminggu dia dapat melaut empat hingga lima kali. Dengan hasil kurang lebih Rp 1 juta sekali melaut, dia wajib menyisihkan 10 persen untuk biaya perawatan kapal.

“Sisanya Rp 900.000 itu dibagi dua sama juragan. Baru dari Rp 450.000 itu dibagi rata sama temen-temen (anak buah kapal) yang ikut melaut,” ujar Sudarti saat ditemui, Senin (14/8/2017).

Dengan mekanisme kerja yang demikian, dia hanya bisa menyisihkan sedikit rupiah untuk makan keluarga dan modal melaut esok hari. “Ya sebulan paling rata-rata dapet bersih Rp 800.000,” ujarnya.

Dari wawancara beberapa nelayan di PPSC, jumlah buruh nelayan di Cilacap sangat banyak, hingga menyentuh perbandingan 1:50. Fenomena ini tak lepas dari ulah para tengkulak.

“Kalau pinjam ke tengkulak banyarnya pake sistem ijon, mereka (tengkulak) beli ikan hasil melaut dengan harga kesepakatan. Tapi kalau lagi enggak bisa melayar (ombak besar) kan ga bisa bayar, gantian kapalnya yang diminta,” sebut Sudarto.

Namun tidak ada pilihan lain bagi nelayan untuk tidak tergantung kepada tengkulak. Sebab selama ini, banyak dari nelayan kecil yang sama sekali tidak memiliki akses perbankan dikarenakan tidak memiliki aset sebagai syarat agunan atau jaminan kepada bank.

Sudarto berharap, dengan hadirnya program Kredit Ultra Mikro (KUM) yang diluncurkan pemerintah, mimpi untuk memiliki perahu sendiri dapat segera terwujud. Sebab, selain diberikan tanpa agunan, program KUM ini juga memiliki bunga rendah hingga enam persen per tahun.

“Untuk bikin perahu kecil ukuran 1 GT (gross tonage) biayanya bisa sampai Rp 20 juta. Kalau tidak bisa bikin sendiri, semoga bisa patungan berkelompok,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti meluncurkan program Kredit Ultra Mikro (KUM) untuk sektor perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC), Jawa Tengah, Senin (14/8/2017).

Khusus untuk program KUM di sektor perikanan, dana bergulir dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelauatan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian Kelauatan dan Perikanan.

Dana kredit ini disalurkan melalui Badan Layanan Umum (BLU) milik koperasi yang akan mengoordinasikan mekanisme peminjaman yang telah ditetapkan oleh kementerian.

“Masing-masih koperasi berbeda aturannya, ada yang per nelayan dapat Rp 5 juta atau Rp 1,5 juta. Walaupun tidak dalam jumlah yang banyak, tapi bunganya murah, kami upayakan bisa dibawah enam persen (per tahun), agar masyarakat bisa menyimpan lebih banyak hasil untuk dirinya sendiri,” ujarnya.