Ingin Bentuk Dinas Khusus Kemiskinan, Ridwan Kamil Minta Izin Mendagri

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berencana membentuk dinas baru yang bertugas khusus untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Bandung.

Kamis (22/9/2016) kemarin, Ridwan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk berkonsultasi perihal rencananya itu.

"Soal minta izin kalau di Bandung kemiskinan akan diurus oleh satu dinas. Dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan. Jadi betul-betul kemiskinan itu tidak akan tersebar-sebar tapi dikontrol disentralisasi di satu dinas itu. Respons mendagri boleh," kata Ridwan di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Jumat (23/9/2016).

"Ini adalah inovasi baru saya bilang ke Pak Menteri. Pak Menteri bilang sok cobain saja, jangan-jangan jadi inspirasi. Mendinaskan penanggulangan kemiskinan," jelasnya.

Rencana itu, kata Ridwan, tengah digodok dalam rancangan peraturan daerah tentang struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru. Usai mendapat izin Mendagri, ia segera menunjuk kepala dinas baru melalui tahap seleksi atau rotasi.

Emil, sapaan akrabnya, menilai dinas khusus penanggulangan kemiskinan perlu dibentuk. Dengan dukungan anggaran yang lebih jelas, progres pengentasan kemiskinan bisa lebih terukur.

Dia menjelaskan, anggaran pengentasan kemiskinan di Bandung mencapai Rp 1 triliun yang tersebar di beberapa dinas.

"Saya laporkan juga penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung ini anggarannya Rp 1 triliun. Tapi selama ini tersebar. Nantinya anggaran Rp 1 triliun ini bisa dikondisikan di dalam satu kedinasan sehingga ukurannya jelas. Nanti si orang miskin ini teh diurus ku saya semuanya dalam satu pintu," ujarnya.

Jika terbentuk, dinas tersebut kemungkinan bakal menjadi dinas dengan anggaran terbesar.

"Itu menunjukkan keseriusan Pemkot Bandung mengentaskan kemiskinan. Kan mau adil makmur. Jadi gak betul hanya infrastruktur saja," tuturnya.