Pabrik Semen Dikaji Ulang Presiden, Ganjar Bilang Bisa Picu Ketidakpastian Hukum

SEMARANG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat bahwa upaya penyelesaian sengketa pabrik Semen di Pegunungan Kendeng di Pati dan Rembang melalui kajian srategis lintas kementerian tidak tepat.

Menurut Ganjar, kajian yang hendak dikoordinasi oleh Kepala Staf Kepresidenan justru akan membuat masalah baru, yakni ketidakpastian hukum.

“Hasil pertemuan dengan presiden justru membuat ketidakpastian hukum. Pilihannya seharusnya Presiden bisa moratorium pabrik semen atau membatalkan Semen Rembang sekaligus. Jika tidak, maka menunggu proses hukum yang sedang berjalan,” kata Ganjar, Rabu (3/8/2016).

Para petani Kendeng sendiri pada Selasa (2/8/2016) sore bertemu dengan presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Hasil dari kajian itu salah satunya adalah membuat kajian strategis yang dikoordinasi oleh kepala Staf Kepresidenan.

Baca juga: Akhirnya, Jokowi Terima "Kartini Kendeng" di Istana

Kajian strategis melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah. Kebijakan itu berbeda dengan yang dilakukan Ganjar selama ini. Gubernur Ganjar lebih memilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

"Kalau saya sejak awal pakai koridor hukum. Keputusan pengadilan, kita laksanakan dan kawal karena tidak hanya bicara soal Kendeng, Rembang atau Pati saja,” kata dia.

“Pabrik semen di Wonogiri kemarin kita tolak karena review tata ruang. Semen Gombong juga saya tolak karena pakar menilai tidak layak. Rembang dan Pati sudah masuk proses hukum kita hormati agar ada kepastian hukum," ucap dia.

Persoalan semen, kata Ganjar, semestinya bisa diselesaikan dengan adanya moratorium pembangunan pabrik semen. Dengan moratorium, maka tidak ada lagi pembangunan pabrik dalam waktu tertentu. Moratorium juga diyakini sebagai pencegahan kerusakan lingkungan.

"Kalau istana mau, sebenarnya bisa langsung moratorium pabrik semen. Kita pasti dukung, dimasukkan negative list. Semua izin dibatalkan, tidak ada pabrik baru," tandasnya.

"Saya sudah telepon Mas Teten. Saya tanya kajian lingkungan seperti apa, kalau kajian tambang keseluruhan Jateng sudah punya. Saya belum dapat penjelasan pasti, tapi kata beliau pabrik semen Rembang sudah 95 persen berdiri, jadi tidak mungkin dibatalkan," ujar dia lagi.

Baca juga: Jokowi Penuhi Tuntutan Petani Kendeng