Pengusaha Batubara Ancam Pecat Karyawan, Gubernur Bengkulu Marah

BENGKULU, KOMPAS.com - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti balik mengancam mencabut izin tambang batubara PT Citra Buana Seraya (CBS) jika perusahaan ini merumahkan puluhan karyawannya karena izin operasional dibekukan Pemprov Bengkulu.

Ancaman ini disampaikan Gubernur Ridwan saat memfasilitasi penyelesaian konflik antara masyarakat dari beberapa desa di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pihak pertambangan di kantor Gubernur Bengkulu, Senin (1/8/2016).

Hadir juga dalam pertemuan itu unsur kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan lain-lain.

Pertemuan itu menghasilkan tiga kesepakatan. Pertama, perusahaan diminta menyosialisasikan aktifitas pertambangan pada masyarakat secara gamblang hingga masyarakat menerima dan paham.

Saat ini, aktifitas pertambangan dibekukan oleh gubernur karena ada konflik. Perusahaan bisa berkativitas kembali setelah ada kesepakatan antara masyarakat dan pertambangan.

Kedua, pembekuan operasi pertambangan akan tetap diperpanjang hingga ada kesepahaman dan perdamaian antara masyarakat dan PT CBS.

Ketiga gubernur akan memberikan rekomendasi pada penegak hukum agar penyelesaian konflik tidak mengedepankan persoalan hukum.

Soal pembekuan izin operasi pertambangan, Kepala Teknik Tambang PT CBS, Danu Ardianto, yang hadir dalam acara itu, mengatakan kebijakan itu akan merugikan perusahaan, sehingga pihaknya terpaksa akan merumahkan karyawan yang mayoritas warga setempat.

"Kalau tidak ada batas waktu kapan izin pembekuan operasi dicabut, dengan terpaksa kami harus memecat karyawan kami pak Gubernur," kata Danu.

Menanggapi hal itu, Gubernur Ridwan Mukti berang.

"Anda jangan mengancam! Untung tidak saya cabut izin operasi pertambangan Anda. Tugas Anda (perusahaan) selesaikan kesalahan komunikasi dengan masyarakat, berikan sosialisasi dengan gamblang. Kalau sudah ada kesepakatan dan masyarakat setuju, maka izin pembekuan sementara kami cabut," tegas gubernur.

Gubernur melanjutkan, Bengkulu sesungguhnya tidak terlalu memerlukan perusahaan pertambangan batubara.

"Tidak ada tambang batubara, kami tetap bisa makan. Selama ini daerah tidak dapat apa-apa dari pertambangan. Semua royalti masuk ke pusat, tidak ada yang ke daerah," tegas Ridwan Mukti.

Pernyataan gubernur diiringi riuh tepuk tangan puluhan warga yang datang dalam acara itu. Namun gubernur meminta tepuk tangan dihentikan.

"Tak usah tepuk tangan," tegasnya.

Konflik antara masyarakat dari belasan desa dengan perusahaan pertambangan batubara, PT CBS, pecah, beberapa waktu lalu. Ratusan warga berunjuk rasa dan mengakibatkan satu polisi dibacok dan belasan warga mengalami luka tembak peluru karet polisi.

Baca juga: Demo Tambang di Bengkulu Bentrok, Dua Warga Tertembak, Dua Polisi Dibacok