Kiai NU Rumuskan Strategi Selamatkan Pesantren dari Jebakan Korupsi

UNGARAN, KOMPAS.com - Para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) pimpinan pondok pesantren di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur merumuskan sejumlah strategi untuk melawan sekaligus mencegah jebakan korupsi.

Hal itu dibahas dalam kajian yang bertajuk "Menyelamatkan Pesantren dan Nahdliyyah dari Jebakan Korupsi" di Pondok Pesantren Edi Mancoro, Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Senin (28/3/2016).

Para Kiai yang hadir di antaranya Rais 'Aam PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus), Rais Syuriah PBNU KH Masdar Farid Mas'udi, Rais Syuriyah PWNU Jateng KH Ubaidullah Shodaqoh, Sekretaris Majma’ al-Buhuts an’Nahdliyah (MBN) KH Bisri Adib serta sejumlah kiai sepuh lainnya.

Sedangkan dari kalangan aktivis anti-korupsi hadir Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarkdjayanto dan dua mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjayanto.

Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, sebagai penyelenggara halaqah tersebut mengatakan bahwa kajian bersama antara kalangan pesantren dengan KPK serta aktivis anti-korupsi ini akan merumuskan sejumlah strategi dan perlawanan terhadap korupsi. Juga menciptakan strategi pertahanan diri dari jebakan korupsi baik bagi internal maupun eksternal NU.

"Fenomena para politikus yang membutuhkan dukungan massa, maka menjadi penting untuk menjaga pesantren dari jebakan korupsi. Kita harus memahami bagaimana korupsi itu. Terus ke dalamnya, kita harus memecahkan persoalan tata kelola organisasi," kata Alissa.

Para kiai dan pondok pesantren, menurut Alissa, selayaknya wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendidikan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi. Sedangkan setiap elemen masyarakat wajib mengindarkan diri dari perilaku koruptif.

"Soal bahwa NU mencetak banyak masyarakat, baik menjadi pemimpin ataupun yang lainnya. Sedangkan pemahaman masalah korupsi menjadi sangat penting yang harus diketahui oleh masyarakat, sebab pada dasarnya jatah pembangunan untuk masyarakat habis diambil oleh koruptor," imbuhnya.

Kegiatan halaqah serupa, kata Alissa, sebelumnya sudah digelar di 9 kota di Indonesia. Sedangkan yang digelar di Ponpes Edi Mancoro ini merupakan gelombang kedua yang digelar di lima kota.

"Selanjutnya akan ada pelatihan-pelatihan sebagai tindak lanjut dari halaqah pertama dan kedua," tandas Alissa.