STT Abdiel Bantah Mahasiswanya Jadi Pengurus Gafatar

(Baca: Dilarang Bawa Alat Dokumentasi, Gafatar Batal Bertemu Bupati Semarang)

Ketua STT Abdiel Ungaran, Aris Margianto, mengaku sudah mengklarifikasi hal itu secara langsung dengan Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang Purbatinhadi dalam sebuah pertemuan, Jumat (15/1/2016) siang.

Menurut Aris, Kepala Kesbangpol tidak pernah menyebut secara spesifik nama STT Abdiel ketika memberikan keterangan kepada wartawan.

"Beliau mengatakan bahwa ada seseorang per telepon yang mengaku sebagai mahasiswa teologi yang mengajukan audiensi dengan Bupati atas nama pengurus Gafatar. Beliau tidak pernah menyebut secara spesifik lembaga STT Abdiel," kata Aris.

Pihak STT Abdiel Ungaran merasa keberatan dengan berita penyebutan kampusnya dalam kasus Gafatar tersebut. Sebab, sejak kemunculan berita tersebut, banyak pihak yang mempertanyakan keterlibatan kampusnya dengan ormas itu.

Aris menjelaskan, sekolah teologi di Kabupaten Semarang tidak hanya STT Abdiel, tetapi ada juga dua sekolah serupa.

"Kami keberatan sebab sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga kami. Untuk diketahui, di sini selain STT Abdiel juga ada STT Kanaan dan STT Simpson," kata dia.

Dia mengatakan, para mahasiswa di STT Abdiel Ungaran hanya fokus pada kegiatan akademik kerohanian Kristen.

Saat ini, sekolah yang terletak di Jalan Diponegoro 233 Ungaran tersebut memiliki program Diploma Teologi (D2), Program Sarjana (S1) Teologi yang terdiri atas tiga jurusan, yakni jurusan Teologi atau Kependetaan, Pendidikan Agama Kristen, dan Musik Gereja, serta Program S-2 Magister Teologi jurusan Misiologi.

Adapun organisasi yang aktif di sekolah adalah Persatuan Mahasiswa Abdiel (Permasa), sejenis senat mahasiswa.

"Saya tegaskan lagi bahwa di sini tidak ada aktivitas Gafatar. Mohon diluruskan karena ini menjadi pertanyaan khususnya di internal kami," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang Purbatinhadi mengatakan, pada tahun 2014, Gafatar diduga hendak masuk ke Kabupaten Semarang.

Hal ini diperkuat dengan adanya surat permohonan audiensi dari Gafatar kepada sejumlah pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Semarang.

"Mereka mundur setelah permohonan audiensi dikabulkan dengan syarat tidak boleh membawa alat dokumentasi apa pun, termasuk telepon genggam," kata Purbatinhadi.