Komnas HAM Temukan Ada Perdagangan Manusia di Benjina

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mukhtar, Selasa (14/4/2015) menyatakan, temuan itu disampaikan empat utusan Komnas HAM, setelah mereka mewawancarai ratusan ABK yang ditampung sementara di PPN Tual dan beberapa yang masih berada di Benjina.

"Berdasarkan hasil wawacara Komnas HAM dengan para ABK, didapati sejumlah ABK tidak menerima gaji, tidak ditangani secara baik saat sakit, dan menerima perlakuan sewenang-wenang," kata Mukhtar.

"Gaji mereka dikatakan dikirim langsung ke Thailand, padahal mereka orang Myanmar, Laos dan Kamboja," kata dia lagi.

Manajemen kantor pusat Pusaka Benjina Resources di Jakarta dipanggil untuk pemeriksaan dokumen-dokumen para ABK asing yang dipekerjakan. "Utusan Komnas HAM itu, menurut pembicaraannya dengan kami, juga akan membahas masalah ini dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Luar Negeri, agar masalahnya cepat selesai," kata dia.

Pernyataan Komnas HAM bahwa telah terjadi perdagangan manusia di Benjina dikuatkan hasil investigasi staf dari International Organization for Migration (IOM).

Badan dunia yang menggeluti masalah-masalah migrasi manusia untuk alasan mencari kehidupan lebih layak itu telah melakukan verifikasi atas 86 dari 347 ABK asing asal Myanmar, Laos dan Kamboja yang ditampung di PPN Tual.

"Dari 86 ABK yang diverifikasi, mereka menyimpulkan 85 di antaranya adalah korban perdagangan manusia," kata Mukhtar.

Ketika ditanyakan tentang kondisi ratusan ABK asing tersebut, Muhktar menyatakan 20 orang sedang sakit, tiga di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit di Kota Tual.