PSK: Negara Sudah Tak Peduli, Jangan Salahkan Kami Ambil Suami Orang

"Kami juga punya keluarga. Mengapa kami tak dapat uang ganti rugi? Mau makan apa kami ini setelah ditutup. Tolong pemerintah peduli kami. Kami juga rakyat Indonesia," keluh SY, salah seorang warga kawasan lokalisasi, Senin.

Kekecewaan serupa disampaikan salah seorang PSK yang enggan jika namanya disebutkan. Dia mengaku sengaja tidak hadir ke acara deklarasi penutupan kawasan lokalisasi sebagai bentuk protes.

"Kami memang tidak hadir sebagai bentuk protes karena kami tak dapat apa-apa. Hanya janji akan dapat Rp 5 juta per kepala, tetapi itu belum cair," kata perempuan asli Kabupaten Lumajang itu.

Setelah kawasan lokalisasi ditutup, dia berencana mencari tempat serupa yang masih ada di beberapa daerah.

"Jika tidak ada lagi, jangan salahkan jika kami liar dan mengambil suami orang. Ini karena negara sudah tak peduli sama kami," ujarnya.

Menurut dia, sebelum tujuh kawasan lokalisasi itu ditutup, para PSK yang terdiri dari 308 orang sudah mendatangi DPRD Kabupaten Malang. Namun, pertemuan itu tidak menghasilkan solusi.

"Kami hanya dijanjiin. Walaupun tujuh tempat lokalisasi itu ilegal, seharusnya ada uang kompensasi untuk buka usaha kami. Akan tetapi, kami malah dibiarkan begitu saja. Kami kerja jadi PSK bukan kehendak kami. Akan tetapi karena desakan ekonomi keluarga. Cari lowongan kerja tidak ada," katanya.

Jadi pasar burung

Setelah tujuh kawasan lokalisasi resmi ditutup oleh Bupati Malang Rendra Kresna, salah satu kawasan, yakni di Girun, Gondanglegi, Kabupaten Malang, akan dijadikan pasar burung.

Untuk enam kawasan lainnya, PSK dan mucikari ingin mengalihfungsikannya menjadi tempat karaoke keluarga. Namun, rencana itu ditolak oleh Bupati Malang.

"Yang di Girun sudah positif akan dialihfungsikan jadi pasar burung. Hal itu sudah disepakati oleh warga dan desa setempat, juga oleh pemilik lahan, PT KAI Daop VIII. Untuk enam kawasan lokalisasi lainnya, para mucikari dan PSK sepakat menjadikannya tempat karaoke keluarga. Namun, saya kurang sepakat karena lambat laun itu akan jadi kawasan lokalisasi juga. Makanya, lebih baik dialihkan ke lainnya," ujar Rendra Kresna, Senin.