“Maluku Bukan Daerah Tertinggal, tapi Ditinggalkan”

“Maluku ini bukan daerah tertinggal tapi ditinggalkan,” ujar Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua di hadapan 11 anggota Komite II DPD RI saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku, Senin (10/11/2014).

Zeth mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat terkait distribusi anggaran pembangunan ke daerah sejauh ini masih menggunakan pendekatan kontinental. Pendekatan ini menghitung jumlah penduduk dan luas daratan sebuah wilayah. Padahal, Provinsi Maluku merupakan wilyah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut.

“Kalau pendekatan ini yang dipakai untuk menetapkan pembagian anggaran pembangunan, sampai kapan pun Maluku akan seperti ini,” ujar Zeth.

Menurut Zeth, Maluku yang terdiri dari banyak pulau seharusnya dimaknai sebagai penghubung bukan sebagai pemisah. Sehingga, paradigma pendekatan kontinental untuk membangun Maluku harus dapat dikaji kembali.

Dia mengatakan, berbeda dengan sejumlah daerah yang mendapatkan hak otonomi khusus, Maluku hanya ingin diperlakukan secara khusus dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. ”Kita tidak meminta otonomi khusus, kita hanya meminta perlakuan khusus karena kondisi geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau,” ujar dia.

Menurut Zeth, provinsi Maluku yang terdiri dari ribuan pulau sulit dibangun jika kebijakan pembangunan masih menggunakan pendekatan kontinental. Dengan kebijakan itu, jumlah anggaran yang didapat Maluku sangat kecil.

”Kalau bicara anggaran pembangunan dan APBD jujur kita ini sangat malu sekali karena anggaran kita tidak sebanding dengan satu kabupaten di wilayah tertentu. Maluku ini provinsi ke 3 termiskin di Indonesia dan kita tidak malu untuk mengatakan itu. Sudah 9 tahun kami memperjuangkan provinsi kepulauan, namun itu tidak diterima," kata dia.

"Kita berharap pemerintah bisa memperhatikan pembangunan di Maluku agar Maluku juga bisa berkembang sejajar dengan daerah lain,” ungkap Zeth lagi.