Perusahaan Diingatkan agar Beri Izin Pegawai untuk "Nyoblos"

Ketua Panwaslu Kendal, Supriyadi, Kamis (27/3/2014), menjelaskan, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012, barang siapa yang menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya, maka bisa dikenai sanksi. Oleh karena itu, dia berharap tidak ada perusahaan yang melarang karyawannya saat mengajukan izin mencoblos.

Ketua Dewan Buruh Kabupaten Kendal, Misbahul, juga mengaku sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh Panwaslu. Sebagai warga negara Indonesia, buruh dan karyawan pabrik harus diberi kesempatan untuk memilih wakil rakyatnya.

“Kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Panwaslu,” katanya.

Misbahul menambahkan, dewan buruh telah melakukan koordinasi dengan serikat pekerja yang ada di masing-masing perusahaan untuk mendukung Panwaslu. Dengan demikian, lanjutnya, pileg bisa berjalan dengan semestinya.

“Pemilu yang jujur, adil dan lancar serta tertib adalah tanggung jawab kita semua, termasuk buruh pabrik. Kita harus mendukungnya,” tuturnya.