Akhirnya, Anggaran Pilkada Lampung Akan Dicairkan

"Pilkada Lampung sedang kami coba mediasi lagi antara Gubernur dan KPU Provinsi terkait soal penyerahan dana hibah," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan, Selasa (11/2/2014), sebelum rapat koordinasi pemantapan pemilu legislatif di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Djohermansyah mengatakan, anggaran pilkada yang tercatat sebagai dana hibah tersebut sudah ada di dalam APBD 2014 Provinsi Lampung.

Menurutnya, teknik pencairan dana akan dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman. "Nah, sekarang MoU itu ada isinya, mereka minta ada perbedaan (antara gubernur dan KPU). Kami minta Gubernur Lampung mengatasinya," kata Djohermansyah.

Djohermansyah mengatakan, ada keberatan yang disampaikan kedua belah pihak. Persoalan itu sudah disampaikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi.

"Mendagri sudah membahasnya dan mencarikan solusi. Barusan saya paraf. Mudah-mudahan Mendagri kirim hari ini suratnya. lalu kita akan bicarakan ke Dirjen Keuangan Daerah," kata birokrat yang akrab disapa Djo itu.

Menurut Djohermansyah, sulit untuk tetap menyelenggarakan pilkada sesuai rencana KPU Lampung, yaitu 27 Februari 2014 ini. Karena itu, kata dia, akan ada penetapan ulang jadwal.

"Ada waktu yang kami usulkan, kalau bisa serentak dengan pemilu legislatif (9 April 2014)," kata Djohermansyah.

Sebelumnya, KPU Lampung menjadwalkan pelaksanaan pilgub pada Oktober, kemudian diundur menjadi Desember. Jadwal kemudian kembali berubah menjadi 27 Februari 2014.

Pengunduran terus terjadi karena gubernur tidak mau mencairkan dana dengan alasan tidak ada anggaran. Jabatan Sjahroedin sebagai Gubernur Lampung akan habis pada Juni 2014 mendatang.