Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penertiban Pasar Tumpah Diwarnai Keributan

Kompas.com - 18/11/2013, 10:12 WIB
Kontributor Bone, Abdul Haq

Penulis


BONE, KOMPAS.com — Sejumlah pedagang di pasar tumpah di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Taneteriattang, Kabupaten Bone, terlibat perang mulut dengan petugas Satpol Pamong Praja yang hendak menertibkan lapak dan dagangan mereka, Senin (18/11/2013).

Penertiban pasar tumpah berlangsung sekira pukul 06.00 Wita hingga pukul 09.00 Wita digelar lantaran pihak pemerintah kabupaten telah menyediakan pasar yang dianggap telah rampung pembangunannya, tetapi belum ditempati oleh para pedagang.

"Kan sudah ada pasar yang disiapkan karena kalau di sini membuat macet jalanan apalagi cuma 50 meter dari pelabuhan," tutur Ambo Dalle, Wakil Bupati Bone, beberapa waktu lalu.

Pedagang yang tak terima lapaknya ditertibkan bersitegang dengan Pol PP yang memaksa membongkar pasar tumpah tersebut. Lantaran jumlah petugas lebih banyak ketimbang pedagang, para pedagang akhirnya mengalah dan merelakan lapaknya dibongkar paksa.

Setelah sempat terhenti, keributan kecil kembali terjadi. Pemicunya adalah ulah seorang polisi yang menghentikan kendaraan roda dua salah seorang pedagang lantaran berkendara tanpa menggunakan helm.

Tidak terima dengan hal itu, para pedagang beramai-ramai mendatangi polisi tersebut dan terlibat adu mulut. Keributan ini terhenti setelah kunci motor pedagang dikembalikan oleh polisi.

Pihak pedagang "ngotot" bertahan dan menjajakan dagangannya di pasar tumpah tersebut lantaran menilai bahwa pasar yang disediakan oleh Pemkab belum rampung dan lokasinya jauh dari permukiman penduduk.

"Saya sudah dua bulan bersabar dan menjual di sana tapi tidak ada satu pun pembeli yang datang karena tempatnya di tengah empang (tambak). Siapa yang mau datang membeli? Daripada saya dan anak istri mati kelaparan makanya saya kembali dagang di sini," ujar Lamaru, salah seorang pedagang sambil bersitegang dengan Pol PP.

Selain tidak adanya pembeli yang datang, pembagian kios yang hanya berukuran 1,45 meter persegi di pasar dengan anggaran Rp 18 miliar tersebut juga dianggap tidak merata lantaran tidak adanya transparansi saat pembagian.

"Memang tidak ada pengundian tapi tidak semua kios yang diundi dan sampai sekarang juga pihak Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) tidak berani mengumumkan siapa-siapa pemilik masing-masing kios," tutur Kahar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com