Jual Asrama Mahasiswa Sumsel di Yogyakarta, Seorang Notaris di Palembang Ditahan

PALEMBANG, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menahan seorang notaris di Palembang berinisial EM, lantaran terlibat kasus penjualan asrama mahasiswa Sumsel di Jalan Puntodewo, Yogyakarta.

Selain EM, penerima kuasa yayasan Batang Hari Sembilan berinisial ZT ikut dijadikan tersangka dan ditahan. 

Untuk diketahui, asrama mahasiswa tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diserahkan kepada yayasan Batang Hari Sembilan untuk dijadikan tempat tinggal mahasiswa Sumsel yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta.

Baca juga: Kesal Disuruh Cari Kerja, Suami di Palembang Siram Istri Pakai Air Mendidih

Namun pada kenyataannya, aset tersebut dijual kepada mafia tanah pada 2015 lalu hingga menimbulkan kerugian negara Rp 10 miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Vanny Yulia Eka Sari mengatakan, mereka telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini.

Para tersangka tersebut berinisial AS, MR, ZT, EM, dan DK. Namun, AS dan MR sudah meninggal, sehingga ada 3 tersangka yang dinyatakan bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Baca juga: Ketua TP PKK Pusat Berkunjung ke Palembang, Pemprov Sumsel Siapkan Agenda-agendanya

Dari tiga tersangka ini, mereka menahan ZT dan EM yang sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kejati Sumsel.

“Hasil pertimbangan penyidik ZT dan EM dinyatakan ditahan selama 20 hari ke depan di LP Perempuan Palembanga sejak tadi malam. Karena adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana,” kata Vanny di Palembang, Selasa (27/2/2024).

Vanny menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka adalah AS selaku pengurus yayasan meminta notaris EM di Palembang menerbitkan akta pendirian Yayasan Batang Hari Sembilan Sumatera Selatan pada 2015. 

Setelah akta dibuat, mereka diberikan aset oleh Pemprov Sumsel berupa bangunan dan tanah di Puntodewo, Yogyakarta, sebagai asrama mahasiswa Sumsel.

Kemudian, pihak yayasan mengeluarkan surat kuasa kepada MR dan ZT untuk menjual aset tersebut kepada Yayasan Mualimin Yogyakarta di hadapan DK sebagai notaris.

Perbuatan para tersangka telah melanggar pasal 68 dan 71 Undang-Undang Yayasan.

Menurut pasal tersebut, apabila yayasan bubar demi hukum karena ia kehilangan status badan hukum maka aset harus dilikuidasi. 

Terhadap sisa hasil likuidasi dapat diserahkan kepada yayasan yang mempunyai kesamaan kegiatan atau ke badan hukum lainnya yang memiliki kesamaan kegiatan atau diserahkan kepada negara.

Dalam hal ini para tersangka menjual aset tersebut bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas.

“Peranan tersangka EM sebagai notaris di Palembang yang membuat akta 97 dengan memasukkan aset yayasan Batang Hari Sembilan menjadi aset dan berdasarkan akta tersebut tersangka MR dan ZT menjual asrama mahasiswa Pondok Mesuji di Yogyakarta. Peranan ZT selaku penerima kuasa penjual,” beber dia.

Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Korupsi dengan ancaman pidana penjara di atas lima tahun.

“Saat ini jumlah saksi yang kami periksa ada 26 orang dan masih terus dikembangkan,” ungkap Vanny.