Divonis 6 Tahun Penjara, Mantan Wali Kota Lhokseumawe Ajukan Banding

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Provinsi Aceh menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada mantan Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dalam kasus tindak pidana korupsi dana Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.

T Fakhrial Dani, pengacara Suaidi Yahya, menyatakan akan melakukan upaya hukum banding. “Kami nyatakan upaya hukum banding,” kata Dani, per telepon, Kamis (18/1/2024).

Dia menyebutkan, timnya dan terdakwa menghormati putusan pengadilan itu. Namun, dia menilai putusan hakim sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta persidangan.

Baca juga: Korupsi di RS Arun, Eks Walkot Lhokseumawe Suaidi Yahya Divonis 6 Tahun Penjara

“Karena Suaidi Yahya disalahkan karena pengelolaan rumah sakit diserahkan ke Hariadi, eks Direktur Rumah Sakit Arun, dan saudara kandungnya untuk menjadi pengurus, itu tidak ada aturan dilanggar, sesuai fakta persidangan,” kata Dani.

Dia pun mempertanyakan kerugian Negara yang dimaksud dalam kasus itu.

“Tidak ada kerugian Negara, Suaidi dihukum lagi pengganti Rp 7,3 miliar. Padahal, faktanya itu dinikmati Hariadi, sebagai kompensasinya sebagai pengurus rumah sakit."

"Hariadi sendiri di persidangan tidak menyerahkan sepeser pun uang pada Suaidi,” terangnya.

Dia menyebutkan, upaya hukum diajukan demi mendapatkan keadilan bagi Suaidi Yahya.

“Kami berharap keadilan tetap berada di Suaidi Yahya, apalagi kondisinya lagi sakit. Semoga kasus ini bisa segera selesai,” kata dia.

Baca juga: Sidang Kasus Korupsi Batal, Pengadilan Izinkan Suaidi Yahya Berobat hingga Pulih

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Therry Gautama, dihubungi terpisah mempersilakan upaya hukum yang dilakukan terdakwa.

“Kan memang tugasnya pengacara membela terdakwa. Kami posisinya pikir-pikir menunggu arahan pimpinan,” cetus dia.

Sebelumnya diberitakan Suaidi Yahya divonis enam tahun penjaradan dikenakan biaya pengganti kerugian negara Rp 7,3 miliar atau subsider tiga tahun penjara.

Hakim tidak mencabut hak politiknya sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Baca juga: Istri Mantan Wali Kota Suaidi Yahya Diperiksa dalam Kasus Dugaan Korupsi RS Arun Lhokseumawe