Waspadai Lonjakan Covid-19, Pj Gubernur Kalbar: Penanganan Seperti DBD

PONTIANAK, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mewaspadai lonjakan kasus infeksi Covid-19 pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Penjabat Gubernur Kalbar Harisson mengatakan, saat ini status Covid-19 sudah bukan kedaruratan kesehatan atau berstatus endemi.

Maka dari itu, untuk mengantisipasi peningkatan kasus, penanganan yang dilakukan Pemprov Kalbar sama seperti penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD).

Baca juga: Waspadai Covid 19, Pemda Kendal Minta Masyarakat Kembali Pakai Masker

“Covid-19 ini kan bukan pandemi lagi. Sudah menjadi endemi. Jadi menghadapi peningkatan kita lalukan sama seperti DBD,” kata Harisson kepada wartawan, Jumat (15/12/2023).

Harisson mengimbau masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian menjaga kebugaran tubuh, makan yang teratur dan bergizi, olah raga teratur, istirahat yang cukup.

“Rajin cuci tangan, menggunakan masker apabila flu dan batuk agar tidak menularkan ke orang lain,” pinta Harisson.

Harisson juga menyarankan masyarakat menggunakan masker bila di tempat yang ramai dan padat.

Kepada masyarakat yang menderita penyakit komorbid seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung, ginjal, hati, penyakit paru atau penyakit kronis lain agar memeriksakan kesehatannya ke dokter atau tempat pelayanan kesehatan.

“Bila tertular Covid-19, penyakitnya tidak menjadi bertambah berat,” ungkap Harisson.

Baca juga: Kasus Covid-19 Kembali Naik Jelang Libur Natal, Jokowi Perintahkan Menkes Pantau Perkembangannya

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memerintahkan seluruh kepala dinas kesehatan di tingkat provinsi sampai kabupaten/kota mewaspadai lonjakan kasus infeksi Covid-19 pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan, perintah itu disampaikan melalui surat edaran (SE).

Surat itu ditujukan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat, direktur rumah sakit, kepala Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di seluruh Indonesia.