Selama 5 Tahun, Bantuan PKH IRT di Bima Sebesar Rp 23 Juta Dicairkan Tetangganya

BIMA, KOMPAS.com- Sumarni Rifaid, Ibu Rumah Tangga (IRT) warga Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, tidak pernah menikmati Bantuan Sosial (Bansos) selama lima tahun terakhir. Padahal Sumarni terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan yang seharusnya diterima oleh Sumarni justru dicairkan oleh pihak lain yang merupakan tetangganya sendiri.

Baca juga: 2 Terdakwa Penggelapan Bantuan PKH di Bangkalan Kembalikan Uang Korupsi ke Kejari

Pendamping PKH Desa Tambe, Adipati mengatakan, Sumarni Rifaid tercatat sebagai penerima bantuan PKH sejak tahun 2018. Namun sejak itu pula, ia tidak pernah menikmati bantuan yang diberikan pemerintah tersebut.

"Belakangan baru kita ketahui, setelah dicek rupanya bantuan PKH atas nama yang bersangkutan telah dicairkan oleh orang lain. Korban pun kaget, kok bisa PKH-nya diambil orang. Padahal identitas dan NIK-nya beda," ungkap Dipati saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Ibu Hamil Dapat Rp 750.000, Ini Cara Mengecek Penerima BLT PKH 2023

Dipati kemudian menceritakan, kasus ini terungkap baru-baru ini atau sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2023.

Hal itu setelah petugas bank mencurigai bantuan dengan identitas dan nomor rekening yang sama tak kunjung dicairkan. 

Pendamping desa bersama petugas dari bank pelat merah cabang Bolo, kemudian mendatangi kediaman Sumarni Rifaid di Desa Tambe. Mereka hadir untuk memastikan keberadaan Sumarni serta mengecek buku rekening dan kartu bansos.

"Setelah kami cek, memang benar ibu Sumarni namanya terdaftar sebagai penerima PKH sejak tahun 2018 hingga 2023. Tetapi, yang bersangkutan mengaku selama ini tidak pernah memegang buku tabungan maupun kartu Bansos," ucap dia.

Setelah ditelusuri, ternyata buku tabungan, ATM dan kartu PKH atas nama Ibu Sumari dipegang oleh orang lain. Hal ini terjadi diduga karena kesalahan pihak bank penyalur, memberikan buku tabungan ke orang yang tidak berhak menerima.

"Bisa jadi ini karena kelalaian bank penyalur. Karena yang mendistribusikan buku rekening dan ATM PKH adalah pihak bank, yang kemudian diberikan ke orang yang tidak berhak. Karena mungkin dikira punya sendiri, oleh yang bersangkutan langsung cairkan bantuan tersebut. Padahal seharunya penerima bantuan adalah Ibu Sumarni," sebutnya.

Total puluhan juta

Setelah mengetahui hal itu, Dipati bersama petugas bank kemudian mengajak Sumarni untuk membuat ulang rekening dengan alasan hilang.

Setelah buku tabungan dengan rekening sama dibuat dan dicetak, ditemukan uang yang masuk ke rekeningnya hingga puluhan juta. Kemudian dalam buku rekening tabungan itu selalu ada jejak transaksi uang keluar.

Menurut Dipati, sekitar Rp 23 juta lebih bantuan PKH yang masuk dalam rekening tersebut telah dicairkan oleh pihak lain. Namun tidak pernah diberikan ke ibu Sumarni selaku keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: Triwulan II-2023, Penyaluran Bansos Sembako dan PKH di Kota Bandung Capai 95 Persen

"Total bantuan itu merupakan akumulasi dari bantuan yang masuk terhitung sejak tahun 2018 hingga 2022. Sementara untuk tahun 2023 ini, bantuannya masih utuh dan sudah ditangan ibu Sumarni," ujarnya.

Dari penelusuran diketahui orang yang mencairkan Bansos itu adalah warga Desa Tambe. Orang tersebut sudah meninggal dunia sejak beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, lanjut Dipati, korban mengaku bahwa ia tidak pernah mengetahui dana PKH yang menjadi haknya itu diambil oleh tetangganya sendiri selama lima tahun terakhir.

"Korban dan pelaku ini masih ada hubungan keluarga, dan tinggal di desa yang sama," ucapnya

Sumarni pun kata Dipati, kini tidak lagi mempersoalkan masalah itu atau menuntut ke ranah hukum. Dia membuat surat pernyataaan secara tertulis di atas materai berisi korban sudah menganggap kasus itu selesai secara kekeluargaan.

"Kemarin Ibu Sumarni sudah ikhlaskan masalah itu. Bahkan korban sudah buat berita acara bahwa tidak persoalkan lagi urusan ini. Soalnya warga yang mencairkan bantuan tersebut sudah meninggal, itu juga menjadi pertimbangan korban sehingga tidak lagi mempersoalkan masalah ini," pungkasnya.