Konflik Lahan di Lampung Tengah, 79 Petani Dapat Rp 592 Juta Ganti Rugi Tanaman

LAMPUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 79 petani yang terlibat konflik pengambilalihan lahan PT Bumi Sentosa Abadi (PT BSA) di Lampung Tengah mendapatkan Rp 592 juta sebagai ganti rugi tanaman mereka.

Ketua tim pokja ganti tanam tumbuh, Kusuma Haryadi mengatakan, penggantian uang tanaman petani dibagi menjadi 4 tahap.

"Total sudah Rp 592 juta yang telah diberikan kepada masyarakat yang terverifikasi," kata Haryadi saat ditelepon Minggu (8/10/2023) malam.

Baca juga: Sengketa Lahan Kebun di Lampung Tengah, Ini Rincian Ganti Tanam Tumbuh

Rincian uang ganti rugi (tali asih) itu antara lain, Rp 220,4 juta untuk 29 petani pada tahap 1. Total lahan yang terverifikasi seluas 67,97 hektar.

Kemudian pada tahap 2 sebesar Rp 5,5 juta untuk 1 orang petani dengan luasan lahan 1 hektar.

Lalu tahap 3 sebanyak 48 petani sebesar Rp 362 juta dengan luas lahan 130,97 hektar.

Baca juga: SMK 1 Kalianget Sumenep Dibuka Setelah Sepekan Disegel karena Sengketa Lahan

Pada tahap 4 sebesar Rp 4,12 juta untuk 1 orang petani dengan luas lahan 1 hektar.

"Uang tali asih ini sebagai ganti rugi tanaman milik petani yang dibersihkan perusahaan dari lahan itu," ungkap Haryadi.

Dari total lahan seluas 955 hektar HGU perusahaan, sebanyak 895 hektar dikuasai kelompok dan hanya 60 hektar yang dikuasai perusahaan.

Sejauh ini, total lahan HGU yang sudah diserahkan petani penggarap seluas 343,65 hektar.

"Dari data tersebut, yang sudah terverifikasi seluas 200,94 hektare," ungkap dia.

Menurut Haryadi, posko ganti tanam tumbuh akan dibuka kembali pada Senin (16/10/2023) dengan agenda pemberian uang tali asih kepada petani yang sudah terdata dan terverifikasi lahannya.

Meski demikian, tim posko pokja tetap menerima pendaftaran apabila ada petani yang masih mau mendaftarkan diri.

"Bagi petani yang belum mendaftarkan diri ke posko pokja, dipersilahkan datang Senin depan," katanya.

Diketahui, PT BSA mulai mengeksekusi ratusan hektar lahan perkebunan yang diklaim sejumlah kelompok masyarakat di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

Eksekusi lahan itu sempat mendapat penolakan dari petani yang mengaku lahan itu adalah tanah adat.