Dituduh Bermanuver ke Cak Imin, Publikasi Anies Baswedan Dihentikan Partai Demokrat Sulut

MANADO, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) menghentikan publikasi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Melihat situasi sekaligus instruksi Sekjen DPP Partai Demokrat, kami tegaskan kepada seluruh kader menghentikan publikasi Anies," kata Sekretaris DPD Demokrat Sulut Billy Lombok, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Ada Rumor Istana Jegal AHY Jadi Cawapres Anies, PDI-P Harap Demokrat Tetap Kepala Dingin

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut itu menyatakan, akan menunggu hasil rapat majelis tinggi untuk menentukan arah politik di pemilihan presiden (Pilpres) mendatang.

"Sesuai aturan Partai Demokrat, majelis tinggi partai yang akan memutuskan. Makanya kami tunggu hasil rapat mejelis tinggi partai dan instruksi DPP Partai Demokrat," ujar Billy.

Langkah ini dilakukan setelah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, memberikan keterangan pers secara tertulis perkembangan terkini terkait koalisi perubahan, Kamis (31/8/2033).

Dalam keterangan itu, Partai Demokrat membeberkan kronologi gagalnya ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Anies disebut akan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar.

Teuku mengatakan, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," katanya.

Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

"Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," jelasnya.

Baca juga: Duet Anies-Cak Imin Menguat, PKB Tinggalkan Koalisi Pendukung Prabowo?