Ramai soal Rakor Camat dan Lurah Se-Kepri Tak Dihadiri Pemkot Batam, Walkot Batam: Diwakilkan Saya

BATAM, KOMPAS.com - Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang mendadak viral.

Hal ini karena tak satupun lurah dan camat dari Pemkot Batam yang hadir di kegiatan Rakor tersebut.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kepri Zulhendri mengatakan, Provinsi Kepri memiliki 224 kecamatan dan kelurahan, yang terdiri dari 80 kecamatan dan 144 kelurahan.

Dari tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri, hanya Pemkot Batam yang tidak mengirimkan camat dan lurahnya untuk hadir langsung dalam rapat koordinasi ini.

"Seluruh Pemkot dan Pemkab mengirimkan lurah dan camatnya, namun hanya Pemkot Batam yang tidak mengirimkan lurah dan camatnya," tegas Zulhendri kepada Kompas.com yang dihubungi, Rabu (12/7/2023).

Terkait hal ini, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyebut, dirinyalah yang mewakili camat dan lurah di wilayahnya karena ada acara di waktu bersamaan.

Baca juga: Berantas Parkir Liar di Cikini, Camat Ingin Kendaraan Diparkir di TIM

Zulhendri berharap seluruh camat dan lurah se Kepri bisa hadir dalam acara-acara seperti ini.

Sehingga sinergitas dalam upaya merealisasikan program pembangun Kepri bisa tersampaikan langsung, hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Saya lihat masih ada daerah yang tidak mengutus camat dan lurahnya. Kedepan saya berharap bisa hadir, kita bersama-sama membangun Kepri ini. Kita tidak bisa kerja sendiri-sensiri, tapi harus kolaborasi," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Menurut Ansar, camat dan lurah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat daerah.

"Oleh karena itu, kedepannya koordinasi yang baik antara kami sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam melayani masyarakat dengan baik," papar Ansar.

Bahkan, Ansar berharap kedepannya untuk daerah yang tidak mengirimkan camat dan lurahnya agar bisa mengirimkan perangkat pemerintahnya, untuk sama-sama membahas berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh camat dan lurah dalam menjalankan tugasnya.

"Juga diperlukan peningkatan pemahaman terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di tingkat daerah, khususnya kecamatan dan kelurahan," ungkap Ansar.

Ansar juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang baik dan efektif kepada masyarakat.

"Camat dan lurah diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat," jelas Ansar.