Pakar: Pemerintah Perlu Longgarkan Izin PLTS Atap di Perkotaan

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih harus mengajar target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 sampai 21,82 persen.

Padahal, di 2022 Jateng masih mencapai 15,76 persen bauran EBT.

Untuk mendongkrak selisih sebesar lima persen itu, Pakar Energi Universitas Diponegoro, Jaka Windarta menilai, pemerintah mesti memberi kelonggaran perizinan PLTS Atap di perkotaan agar masyarakat tertarik untuk memasang.

“Jadi, target itu bisa dibantu masyarakat kota dengan menggunakan PLTS Atap. Tapi, di satu sisi, kebijakan PLN juga ada kendala perizinananya. Artinya, ada batasan-batasan. Kalau dulu tidak ada batasan. Tanggal mengajukan, memenuhi syarat, berapa KwH, tapi lama-lama PLN membatasi,” tutur Jaka, saat ditemui di kantornya, pada Minggu (9/7/2023).

Baca juga: Kisah Warga Banyuroto 17 Tahun Manfaatkan Kotoran Ternak Jadi Biogas, Hemat Jutaan Rupiah Gantikan Gas Elpiji

Padahal, Ketua Prodi Magister Energi Pascasarjana Undip itu menilai, PLTS Atap dapat menjadi solusi transisi energi di wilayah perkotaan di Jateng.

Sebab, tenaga surya menjadi potensi EBT terbesar yang dimiliki warga kota.

Lain halnya dengan warga desa yang memiliki berbagai potensi.

Mulai dari biogas dari kotoran sapi, mikro hidro dari energi air, hingga gas rawa.

“Nah, kalau di kota-kota besar yang paling mudah dipakai langsung EBT-nya itu adalah energi matahari, nantinya kalau sudah dipasang, kita sebut PLTS atap atau rooftop. Itu paling mudah, dua hari dipasang itu langsung bisa dipakai,” beber dia.

Di samping itu, Joko menyebut pemasangan atau instalasi PLTS atap saat ini terbilang murah. Lalu penggunaannya pun individu bukan komunal.

Sekarang sudah banyak tawaran memasang PLTS atap dengan on grid. Sistem on grid ini hanya bisa bekerja mengolah energi listrik dan langsung dipakai pada siang hari, karena tidak pakai baterai.

Sementara sistem off grid atau baterai masih jarang digunakan karena karena relatif mahal. Sehingga masyarakat memilih sistem on grid dengan tujuan mengurangi tagihan biaya listrik dari PLN.

“Sebenarnya PLTS atap makin ke sini harganya makin murah. Dari segi harga sekarang bisa bersaing dengan listrik PLN. Apalagi untuk industri. Cuma permasalahannya regulasinya. Karena sekarang PLN masih surplus listrik,” kata dia.

Joko pun telah memasang sejumlah unit PLTS atap on grid di rumahnya. Hanya saja untuk memasang dengan sistem on grid harus mengurus perizinan ke PLN.

Akan tetapi, regulasinya saat ini tidak mengizinkan pengguna PLTS atap atau industri memasang PLTS atap 100 persen untuk memenuhi kebutuhan listrik.