Di Depan Jokowi, Isran Noor: Mungkin Saja Ini Tahun-tahun Terakhir Keberadaan Provinsi Sebelum Dibubarkan Cak Imin

KOMPAS.com - Wacana penghapusan jabatan gubernur sempat disinggung dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan gubernur seluruh Indonesia, Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor melontarkan guyonan soal wacana penghapusan gubernur. 

Isran menuturkan bahwa mungkin saja Rakerna itu menjadi saat-saat terakhir keberadaan provinsi sebelum dihapus oleh Muhaimin atau yang sering disapa Cak Imin.

"Mungkin saja ini detik-detik terakhir atau tahun-tahun terakhir keberadaan provinsi sebelum dibubarkan oleh Cak Imin. Ya Nasiblah kita. Kalau provinsi dibubarkan (tertawa). Tapi itu cuma (tertawa). Tapi apa pun hasilnya kita lihat," tutur Isran Noor yang disambut tawa peserta Rakernas APPSI, yang dilansir dari Youtube Kominfo Kaltim.

Baca juga: Gibran Tolak Wacana Penghapusan Gubernur: Krusial Banget Perannya

Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun terkekeh mendengar guyonan Isran Noor tersebut. 

Pada kesempatan itu Isran mengatakan rakernas APPSI akan banyak membahas terkait dengan persoalan-persoalan kerja sama. Selain itu juga persoalan-persoalan tugas dalam hal pembangunan di seluruh provinsi seluruh Indonesia. 

"Termasuk tanggung jawab gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga sebagai kepala daerah. Mudah-mudahan rapat ini bsia merumuskan yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi dan seluruh Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpandangan, jabatan gubernur tidak terlalu efektif sehingga sebaiknya dihapus saja. Menurut Cak Imin, anggaran untuk gubernur terlalu besar. Padahal tugasnya hanya menghubungkan antara pemrintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif. Anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak mempercepat," kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Muhaimin mengatakan, pihaknya sedang mematangkan wacana tersebut dengan para ahli. Ia menuturkan, sebelum menghapus jabatan gubernur, PKB lebih dulu mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan.

Baca juga: Cak Imin Usul Gubernur Dihapus, FX Rudy Beri Sindiran: Belum Pernah Jadi Gubernur Soalnya

Wakil Ketua DPR ini berpendapat, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semestinya cukup pada pemilihan bupati dan wali kota saja.

"Jadi pilkada tidak ada di gubernur, hanya di kabupaten/kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur," ujar Muhaimin.

Ia mengatakan, banyak hal yang harus dievaluasi dalam sistem politik Indonesia di era Reformasi. Menurut Muhaimin, salah satunya adalah politik yang pragmatis dan berlangsung bagaikan kompetisi yang tidak ada habisnya.

"Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. 24 jam, ini sistem yang melelahkan. Apalagi di pemilu sangat pragmatis, uang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilih," ujar dia.