Emma, Senator yang Kalahkan Suara Jokowi di Sumbar Tahun 2019, Kembali Maju Jadi Calon DPD RI

PADANG, KOMPAS.com - Senator asal Sumatera Barat, Emma Yohanna, yang mengungguli suara Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 lalu berniat maju kembali sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Incumbent tiga periode itu menyerahkan syarat dukungan 2.000 dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Kamis (22/12/2022).

Pada Pemilu 2019 lalu, Emma berhasil mendapatkan 531.104 suara. Jumlah itu menjadi yang tertinggi dibanding 20 calon anggota DPD daerah Pemilihan Sumbar.

Baca juga: Tangisan Iringi Pemakaman Aiptu Ruslan, Polisi yang Tewas Ditikam Bawahannya di SPN Polda Riau

Sementara, pasangan Capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Sumbar mendapatkan 407.761 suara.

"Hari ini saya bersama tim menyerahkan syarat dukungan suara untuk maju jadi calon DPD RI," kata Emma usai menyerahkan syarat dukungan.

Emma menyebut, ada 4.900 dukungan yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar.

Jumlah itu sudah melampaui syarat minimal 2.000 dukungan yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Sumbar.

Baca juga: Kasus Penipuan Rp 1,1 Miliar Berkedok Investasi Pariwisata Sumbar, Polisi Periksa 4 Orang Saksi

Emma mengaku sengaja datang ke KPU Sumbar bertepatan dengan peringatan Hari Ibu 2022.

"Kita membawa tim perempuan sebanyak 22 orang dan kemudian membawa bunga yang dibagi-bagikan kepada masyarakat," kata Emma.

Untuk target, Emma berharap bisa terpilih kembali jadi anggota DPD RI.

"Kalau dulu suara sampai 500.000 lebih dan mengalahkan suara Pak Jokowi-Ma'ruf Amin. Sekarang ya mudah-mudahan bisa kembali terpilih lagi," kata Emma.

Sementara itu, Komisioner KPU Sumbar, Gebril Daulay yang menerima syarat dukungan dari Emma Yohanna menyebutkan, hingga sekarang baru satu orang yang datang menyerahkan persyaratan tersebut.

"Buk Emma yang pertama. Sementara peminat ada 30 orang yang mendaftar di akun Silon," kata Gebril.

Gebril mengatakan, KPU memberi kesempatan hingga 29 Desember 2022 untuk pihak yang ingin menyerahkan persyaratan dukungan.

"Persyaratannya yaitu minimal 2.000 dukungan yang tersebar di 10 kabupaten dan kota," kata Gebril.