Disdikpora DIY Berikan Beasiswa untuk Bebaskan Ijazah Siswa yang Tertahan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan beasiswa bagi siswa yang ijazahnya ditahan oleh sekolah.

Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya mengatakan, pemberian beasiswa untuk mengambil ijazah ini diberikan untuk mengatasi masalah ijazah yang tertahan di sekolah karena siswa belum memenuhi kewajiban pembayaran SPP.

Baca juga: Berani Bertanya ke Ganjar, SPP 5 Mahasiswa UIN Salatiga Dibayari 1 Semester

Menurut Didik, beasiswa ini diperuntukkan bagi siswa yang bersekolah di SMA atau SMK swasta di DIY.

"Beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan untuk tahun ini kita laksanakan dua tahap. Tahap pertama membebaskan 408 ijazah, kemudian tahap kedua 1.144 ijazah," jelas dia, Selasa (22/11/2022).

Menurut Didik beasiswa jaminan pendidikan ini diberikan kepada siswa SMA dan SMK swasta karena di jenjang tersebut banyak siswa yang  belum bisa memenuhi kewajibannya.

"Salah satu syaratnya kan dari latar belakang tidak mampu dari sisi ekonomi, makanya itu yang kita bantu paling tinggi tunggakannya Rp 4 juta atau kurang bisa diselesaikan," jelas dia.

Baca juga: Senangnya Mahasiswi UIN Anak Transmigran Ini, Dapat Hadiah Biaya SPP dari Ganjar

Dia menambahkan total anggaran yang telah digunakan untuk pembebasan ijazah mencapai Rp 2 miliar untuk tahun ini.

Disdikpora DIY berharap siswa yang sudah dibebaskan ijazahnya dapat menggunakan ijazah yang diterima baik itu untuk bekerja maupun untuk mendaftar ke perguruan tinggi.

"Ijazah rata-rata pada tahun 2021, 2020, sampai 2019 sekarang 2022 belum banyak mudah-mudahan semakin enggak ada," tambahnya.

Dengan adanya beasiswa ini, hanya tinggal ratusan ijazah di DIY bagi siswa SMA dan SMK yang belum dibebaskan.

"Ya sekitar ratusan ada yang tahun-tahun lama dicari orangnya enggak ada," kata dia.

Adapun syarat untuk mendapatkan beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan adalah pertama, penduduk DIY, lulusan SMA atau SMK swasta di DIY mulai tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan tahun pelajaran 2021/2022.

Berasal dari keluarga kurang mampu dan keluarga miskin dibuktikan dengan keikutsertaan orangtua dalam program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah.

Serta memiliki tanggungan administrasi sekolah yang belum diselesaikan.