Beberapa Daerah Tak Beli Mobil Listrik, Pengamat: Harus Tempatkan Kepentingan Publik di Atas Lainnya

KOMPAS.com - Baru-baru ini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengambil kebijakan dengan menghapus rencana anggaran pengadaan mobil listrik di tahun 2023 mendatang.

Gibran menjelaskan alasan pemangkasan anggaran ini, karena masih ada anggaran yang diprioritaskan ketimbang membeli mobil listrik.

Walaupun mengetahui inpres tersebut bersifat perintah langsung dari Presiden Jokowi, namun Gibran berpendapat bahwa pembangunan pasar atau taman cerdas lebih penting dibanding pengadaan mobil dinas listrik.

"Pokoknya anggaran itu untuk warga dulu, masih banyak kebutuhan lain yang jadi prioritas. Dari awal memang kita tidak niat membeli," sambung dia.

Tidak hanya Wali Kota Solo, pemerintah Kota Salatiga juga belum berencana membeli mobil listrik sebagai operasional mobil dinas.

Baca juga: Soal Gibran Hapus Anggaran Pengadaan Mobil Listrik, Pengamat: Boleh, Asalkan Ada Alasan Pendukung

Penyebabnya, belum ada anggaran yang mencukupi untuk belanja mobil listrik tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Salatiga Wuri Pudjiastuti mengatakan saat ini anggaran Pemkot Salatiga terbatas.

"Untuk tahun depan, 2023 kita belum menganggarkan pembelian mobil listrik, anggaran belum ada," jelasnya, Kamis (3/11/2022).

Tanggapan pengamat

Pengamat Kebijakan publik sekaligus Dosen FISIP Universitas Sriwijaya Dr MH Thamrin mengungkap, Gibran sebagai Wali Kota Solo memiliki hak mengatur otonomi daerahnya sendiri.

Sehingga, langkah Wali Kota Solo Gibran untuk menghapus RAB pengadaan mobil listrik ini sah-sah saja.

"Langkah Gibran menghapus RAB pengadaan mobil listrik di tahun 2023 saya pikir diperbolehkan dengan dalih keleluasaan (diskresi) yang dimilikinya sebagai pejabat publik," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/11/2022).

Menurut Thamrin, alasan anggaran yang tidak mencukupi atau lebih mengutamakan program daerah lainnya sudah menjadi alasan yang cukup untuk tidak menaati intruksi dari pemerintah pusat.

Baca juga: Modifikasi Mobil Listrik Wuling Air ev Bergaya Retro Modern

"Pertimbangan kemanfaatan penggunaan anggaran memang sudah seharusnya menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan lainnya," ujarnya saat diwawancarai via WhatsApp, Jumat (4/11/2022).

Meski demikian, pemerintah juga harus mengantisipasi adanya potensi menimbulkan gesekan, apabila langkah ini diikuti oleh banyak daerah lainnya.

"Hanya saja persoalannya apakah langkah Wali Kota Solo ini dapat mengundang langkah serupa dari kepala daerah lain dan dapat berpotensi menimbulkan gesekan, hal inilah yang perlu di antisipasi," ujarnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis Kontributor Ungaran, Dian Ade Permana | Editor Dita Angga Rusiana)