Ratusan Nakes di Bima Gelar Aksi, Minta Diakomodasi dalam Rekrutmen PPPK

BIMA, KOMPAS.com - Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) non-ASN di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD, Dikes dan Wali Kota Bima, Senin (3/10/2022).

Mereka meminta agar pemerintah daerah mengakomodasi nakes non-ASN dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022.

Selain menyampaikan aspirasi dengan orasi secara bergiliran, nakes juga membawa pamflet berisi narasi-narasi kritis bagi pemangku kebijakan di Kota Bima.

Beberapa di antaranya bertuliskan "jadi selingkuhan pejabat dulu baru dapat bekingan", "sampah saja bisa didaur ulang kenapa kami tidak", hingga "gajiku seharga mie instan".

Baca juga: Pelajar di Bima Dipanah OTK, Polisi Buru Pelaku

"Kami mememinta Wali Kota dan Setda Kota Bima mengeluarkan kebijakan agar tenaga kesehatan sukarela diangkat menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak," kata Arifin, salah seorang orator aksi di halaman kantor Dikes Kota Bima.

Menurut Arifin, kesempatan mengabdi sebagai honorer atau tenaga kontrak ditandai dengan mengakomodir mereka dalam pendataan di BKN. Jika tidak memungkinkan, minimal para nakes non-ASN diberikan upah yang layak yang bersumber dari APBD.

Indra, orator lainnya, meminta Dikes Kota Bima terbuka melakukan pengangkatan tenaga kontrak.

Baca juga: Cerita Nakes Non-ASN di Bima, 12 Tahun Mengabdi di Puskesmas, Honor dari Sumbangan PNS

"Kami saat ini diperbudak secara modern oleh pemerintah. Padahal, jauh sebelumnya Pemkot Bima telah berjanji akan memberikan upah sesuai kinerja," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Ahmad, yang menemui massa aksi, berkomitmen bahwa SK tenaga sukarela dan SK kontrak akan dibahas bersama Pemkot Bima untuk direvisi sesuai kemampuan APBD.

Kemudian, soal pendataan tenaga sukarela, pihaknya akan menyampaikan hal itu ke BKPSDM Kota Bima dengan tetap mengacu pada ketentuan Kemenpan RB.

"Sedangkan untuk persiapan pendataan sebagai pegawai non-ASN, kami akan mempersiapkan bukti pembayaran honor dari dana BOK/JKN puskesmas dan surat pernyataan pelaksanaan tugas tenaga sukarela secara kolektif," kata Ahmad.